Pengamat Sebut Restu Politik di DPRD Banten, Penentu Tiket Lolos KPID
BantenEkspose.com - Pengamat Politik dan kebijakan Publik Adib Miftahul mengkritik soal adanya partisan, dan orang yang pernah berafiliasi di sebuah parpol, lolos menjadi calon anggota Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi Banten.
Adib mengatakan, dirinya mendapatkan informasi, mereka yang ingin menjadi anggota KPID, harus mencari dukungan. Tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka yang lolos, dalam tanda kutip atas restu anggota DPRD Banten.
"Lebih tepatnya, kalau tak dapat restu politik di DPRD Banten, susah jadi anggota KPID," ungkapnya saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Rabu (3/8/2021).
Bahkan Adib menyebutkan, ada yang mengatakan, orang yang tidak mendapatkan restu dari anggota DPRD atau partai politik tertentu, tidak bisa lolos.
"Hal ini lah yang menjadi masalah. Seyogyanya, mereka yang menjadi anggota KPID harus memiliki sisi moral," katanya.
BACA JUGA: .......LBB Minta Timsel KPID Banten Jeli
Adib memandang, KPID Provinsi Banten tidak pernah punya taji, dan hanya sekedar organisasi saja. Padahal ada angaran negara yang harus dipertanggungjawabkan.
"Makanya saya selalu mengkritik, kerjanya seperti apa sih KPID. Karena sejatinya anggaran negara ini, yang harus mereka pertanggungjawabkan. Demi literasi publik yang lebih baik, itu yang penting," ucapnya.
Adib menegaskan, dalam hal ini, jangan sampai calon anggota KPID, hanya ingin mencari makan di KPID Provinsi Banten.
"Itu tidak boleh, tidak bisa seperti itu. Kalau mau berjuang ya boleh disitu (KPID Banten)," tegasnya.
Kata Adib, sejauh ini, KPID tidak memiliki efek yang signifikan terhadap literasi penyiaran di masyarakat. Sehingga banyak dikritik banyak orang.
"Ini yang sering dikritik orang banyak, dan cenderung anggaran negara itu tidak maksimal peruntukannya," papar Adib. (es'em)
