Masalah Perambahan Pasir Pantai Cihara, Tokoh Pemuda Minta Pemkab dan Wakil Rakyat Hadir
BantenEkspose.com - Menyikapi perambahan pasir laut di pesisir pantai Desa Cihara, tokoh pemuda Kecamatan Cihara Ersya Augusta Golda, meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak hadir dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi masyarakat di wilayah itu.
Ersya menilai, ada beberapa hal yang menjadi alasan hadirnya pemerintah daerah dirasa penting. Pertama kaitan masalah kerusakan lingkungan. Dirinya meyakini, pemerintah daerah atau pemerintah setempat bukan tidak mengetahui. Karena sebelumnya juga sudah ramai di pemeberitaan, dan bahkan telah dilakukan penutupan oleh Satpol PP.
Namun dirinya menyayangkan, muncul laginya perambahan pasir setelah ditutup, menandakan pemerintah daerah tak begitu serius dalam menyikapi masalah lingkungan. Padahal ini lokasinya berada di kawasan kehutanan.
"Saya pikir pemerintah terlihat belum begitu serius perhatiannya terkait masalah lingkungan. Bahkan terkesan ada pembiaran," katanya.
Lanjutnya, sikap impoten dari pemerintah setempat juga menandakan ketidakberdayaan pemegang kebijakaan menghadapi para oknum yang berdalih menolong masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat juga diharapkan agar tidak dimanfaatkan, sebab soal bayang-bayang ancaman melanggar hukum itu didepan mata.
Ersya meyakini masyarakat juga tidak akan mungkin berani bersikap gegabah, jika tidak ada yang memberikan janji manis soal kemanan. Ia menduga, di lapangan tidak menutup kemungkinan ada oknum aparat yang membekingi. Apalagi informasi yang diterima, indikasi itu ada kemungkinan.
Selain itu kata Ersya, persoalan selanjutnya yang mengharuskan pemerintah hadir, yakni kaitan penanganan masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat penambang.
Informasi yang dihimpun, mereka berani menambang juga bukan tanpa pertimbangan. Alasan yang ditemui di lapangan yakni mereka mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga bertaruh demi sesuap nasi.
Ersya mengatakan, Pemkab Lebak dan wakil rakyat di Dapil IV Kabupaten Lebak, dalam hal ini juga harus proaktif, jangan membiarkan masyarakatnya menghadapi kesusahan sendirian.
"Disini pentingnya negara hadir untuk rakyat. Solusi dari pemerintah selaku pemegang kebijakan, tengah dinanti. Apalagi di masa pandemi," ucapnya.
Kata Ersya, jangan sampai kehadiran pemerintah harus menunggu laporan dari masyarakat ketika akan bertindak. Jika hal ini terjadi, lantas bagaimana dengan tupoksi sebagai pelayan masyarakat.
"Saya dengar juga, ketika ingin bertindak harus menunggu aduan dari masyarakat. Jika sadar akan tupoksi, saya rasa tak harus membuat skema masyarakat harus mengadu kalau sudah tahu," paparnya.
Ersya menegaskan, solusi-solusi dari pemerintah daerah dan wakil rakyat saat ini tengah dinanti. Jangan sampai ketika mengahdapi kontestasi, baru menunjukan rasa empati. (es'em)
