Polda Banten Ungkap Kasus Girik Palsu, Menteri ATR/BPN Berikan Apresiasi

Seperti sudah diberitakan, Kamis (25/03/2021) kemarin Ditreskrimum Polda Banten melalui Subdit II/ Harta Benda (Harda), berhasil melakukan ungkap kasus terkait girik palsu yang telah merugikan masyarakat.

Terkait hal tersebut, Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil memberikan apresiasi kepada Polda Banten.

"Kedatangan saya kesini, setelah melihat press release kemarin yang dilakukan Ditreskrimum Polda Banten, terkait pengungkapan kasus girik palsu. Maka dari itu, saya datang untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada seluruh tim. Ini adalah bagian dari program pemerintah, yang ingin memerangi mafia tanah, dengan tujuan akhir menciptakan tata tertib pertanahan yang lebih baik," ujarnya, Jumat (26/03/2021).

Sofyan A Djalil menambahkan, bahwa pembuatan girik palsu merupakan hulu dari persoalan-persoalan tanah.

"Ini merupakan hulu dari persoalan-persoalan tanah. Salah satunya adalah girik palsu. Dengan adanya girik palsu ini, orang bisa mendapatkan sertifikat. Dengan girik palsu ini pula, mereka bisa datang ke BPN kemudian minta dibikinin sertifikat. Karena soal girik ini, kita tidak bisa membuktikan palsu atau tidaknya. Kalo ini digunakan oleh mafia tanah bisa bahaya, karena kalau ada tanah kosong mereka bikin girik palsu seolah-olah tanah dia," tambahnya.

Dilanjutkan Sofyan, mafia tanah ini hilirnya, untuk itu hulunya kita perbaiki. Yaitu dengan mendaftarkan semua tanah, maka Kementerian ATR/BPN terus melakukan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Kalau seluruh tanah sudah didaftarkan dan disertifikatkan, maka girik-girik begini gak akan bisa ada lagi manfaatnya," lanjutnya.

Lebih lanjut, Sofyan A Djalil menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN komitmen dalam memberantas mafia tanah di Indonesia.

"Kita komitmen dalam memberantas mafia tanah, apalagi Bapak Presiden sudah memprintahkan kepada aparat penegak hukum, Bapak Kapolri untuk sama-sama memerangi mafia tanah," ucapnya.

Masih kata Sofyan A Djalil, kalau ada petugas BPN yang terlibat, kita akan melakukan tindakan yang keras sekali. Kami terus memperbaiki SOP, memperbaiki administrasi dan melakukan Fit and proper test kepada semua pejabat yang ngurus soal itu.

"Kalau kita menemukan ada indikasi orang BPN terlibat, kita akan melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan administrasi yang tegas berupa pemecatan dan penurunan pangkat," tegasnya.

"Untuk Polda Banten sudah ada dua perkara terkait dengan mafia tanah, tetapi yang pertama terkait dengan nenek Apipah masih dalam pengembangan. Berkas terkait pelaporan dari nenek Apipah ini sekarang sudah P19 dan segera dipenuhi karena sedang menunggu hasil laboratorium forensik Mabes Polri," kata Kapolda.

Ditambahkan Kapolda, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Jaksa supaya berkasnya segera bisa P21. "Itu pun masih dikembangkan lagi. Nanti akan ada lagi tersangka-tersangka yang lain, terkait dengan kasus yang menyangkut nenek Apipah," ujar Rudy Heriyanto, saat didampingi Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Martri Sonny dan Kasubdit II/ Harda AKBP Dedy Darmawansyah.

"Kemudian untuk perkara yang ini, Alhamdulillah sudah bisa diungkap dan ini akan dikembangkan lagi mungkin ada tersangka-tersangka yang lainnya yang akan kita tetapkan. Kemudian ini baru sesi pertama, nanti ada sesi kedua dan berikutnya ada sesi ketiga," imbuh Kapolda.

Terakhir, Rudy Heriyanto juga mengatakan bahwa Polda Banten sangat komitmen dalam memberantas mafia tanah di wilayah hukum Polda Banten, dan sudah membentuk Satgas Mafia Tanah serta Posko Layanan Pengaduan masalah tanah.

"Kami tadi sudah lapor dengan pak Menteri. Komitmen pak menteri sudah jelas, apabila ada ASN BPN yang terlibat, saya sudah di perintah untuk melakukan penindakan secara tegas. Jadi gak perlu khawatir, kami tidak membeda-bedakan. Kalau itu salah iya kita proses, tapi nanti proses berikutnya secara administrasi akan kami serahkan kepada pak Menteri," tutup Rudy Heriyanto. (bidhumas/uc)