Kritisi Dugaan Potongan Bansos Tunai di Cijaku, Musa Weliansyah Dituding Bikin Gaduh
0 menit baca
Bantenekspose.com – Gegara terlalu vokal dan mengkritisi dugaan
terjadinya potongan bantuan sosial tunai (BST), anggota Fraksi PPP DPRD Lebak
asal daerah pemilihan Lebak V (Kec.Malingping, Wanasalam, Cijaku dan Cigemblong),
sempat dianggap membuat gaduh. Padahal, sejatinya itulah fungsi dan tugas
kontrol dari anggota legislatif.
Hal itu pula, yang disampaikan anggota
Fraksi PPP DPRD Lebak Musa Weliansyah kepada sejumlah awak media. Namun
demikian, bagi Musa, yang membuat gaduh adalah oknum-oknum yang tak
bertanggungjawab, soal adanya informasi potongan dana bansos dibeberapa
kecamatan di Kabupaten Lebak.
"Saya kira yang bikin
gaduh ini oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dari mulai proses pengusulan
yang tidak mengikuti aturan yang ada. Jarang sekali desa melakukan Musdes yang
dihadiri unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda dari setiap kampung. Ini supaya
yang diusulkan betul-betul mereka yang layak menerima bantuan Covid-19
berdasarkan Musdes, bukan hasil sembunyi-sembunyi sehingga bikin gaduh,"
papar Musa kepada awak media Senin, (17/5/2020).
Untuk lebih memastikan
validitas informasi, Musa mengaku mendatangi langsung salah satu warga yang
berada di Kecamatan Cijaku, yang mengadukan perihal dugaan pemotongan tersebut
pada hari Minggu kemarin, (17/05/2020).
"Saya ketemu langsung
dengan salah satu warga berusia 37 Tahun, penerima bantuan covid-19 yang
bersumber dari pusat tersebut," imbuh Musa.
Menurut Musa, dugaan
pemotongan di Kecamatan Cijaku itu bukan pada pembagian Minggu 17 Mei kemarin.
Melainkan, pada pembagian tahap satu yakni tanggal 8 Mei 2020.
"Yang mengadukan ke saya
itu, saat pembagian tahap kesatu yang tanggal 8 Mei 2020 dan menanyakan
langsung pada penerima. Bila sudah ramai, gak mungkin masyarakat mengakuinya. Kebanyakan
mereka takut untuk melapor adanya pungli, seperti saat mereka melapor adanya
telur busuk. Kan banyak yang ketakutan, padahal barangnya kelihatan,"
jelasnya.
Melapor Ke Kapolsek
Biar tidak menumbuhkan
prasangka negatip adanya dugaan potongan dana BST di Kecamatan Cijaku, Musa
mengaku sudah melaporkan ke Polsek Cijaku, soal dirinya sudah melaporkan pada
Kapolsek Cijaku.
"Hari Minggu pukul 10.53
WIB yang Kecamatan Cijaku sudah saya laporkan melalui pesan WhatsApp ke
Kapolsek Cijaku. Laporan yang sudah terjadi, serta yang akan terjadi supaya ada
upaya pencegahan terlebih dahulu. Tidak sedikit info yang saya terima dan
alhamdulilah ada beberapa desa yang bisa dicegah, sehingga tidak terjadi
pungli," paparnya.
Rentan Penyelewengan
Persoalan Bantuan Langsung
Tunai (BLT) atau Bantuan Sosial Tunai (BST) ini, kata Musa, sangat rentan
penyelewengan. Ia mencotohkan, bagaimana tidak, program Bantuan Sembako Pangan
(BSP) atau yang dikenal BPNT yang ada wujud barangnya, banyak masalah dan
penyelewengan, hingga adanya penjualan telur HE di tingkat agen E-Warong.
"Dalam BNPT, terkesan tim
koordinasi tingkat kecamatan tutup mata, seakan membiarkan. Padahal ada peran
Camat dalam program BSP dan BST. Ko bisa, telur HE beredar dengan leluasa dan
bukan hanya satu kali," ujarnya.
Saaat dikonfirmasi wartawan, Camat
Cijaku Drs Apip Saepudin, mengatakan bahwa di wilayah kerjanya, tidak ada
potongan apapun terkait bansos tunai dari Kementerian Sosial.
