NEWS

Wacana Penghapusan Honorer, Forum HBB Minta BKD Awasi 'Honorer Siluman'

Foto: ilustrasi demonstrasi honorer
BantenEkspose.com -Menyikapi informasi kesepakatan penghapusan tenaga kerja honorer dari pemerintah pusat dan DPR RI, Ketua Forum Honorer Banten Bersatu (HBB) Martin Al-Qosim menuturkan, pihaknya bersyukur bila memang ada wacana seperti itu. Namun ia mempertanyakan teknis pelaksanaan terkait data, apakah sudah valid.

"Apakah pemerintah pusat sudah tahu data honorer, mana yang K2 dan mana yang non K2. Wacananya, kan honorer mau dihapus mau dijadikan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Nah, disitu tidak dijelaskan apakah honorer K2 atau honorer non K2," kata Martin, Selasa (21/1).

Selain itu, dalam wacana tersebut juga tidak ada keterangan masa kerjanya berapa tahun. kategori yang masuk honorer itu misalkan dibatasi sampai 2018 itu kan jelas, namun sampai hari ini tidak ada batasan, apakah nanti tes lagi dirinya juga belum mengetahui hal itu.

"Kalau memang tes lagi sama saja bohong, outsourcing lagi. Persoalannya, kan tes kemarin dibenturkan masalah usia. Kalau usia sekian tidak bisa masuk ngapain ngeluarin kebijakan," tegasnya.

Martin menyambut positif, jika semua honorer diangkat jadi PPPK, tapi harus dibuktikan.

"Yang kemarin saja, yang lolos siapa yang gak lolos siapa? Belum jelas," ujar Martin. 

Untuk Banten sendiri, dikatakan Martin, ada sekitar 25 ribu tenaga kerja honorer, diantaranya Kota Serang 1.000, Kabupaten Serang 1.500, Cilegon 4.171, Pandeglang 5.000. Yang paling banyak memang ada di Tangerang.

"Kita lihat sisi hukumnya, apakah penghapusan honorer ini diserahkan ke daerah atau diambil pusat. Kalau diambil daerah, apa mampu daerahnya dengan APBD yang terbatas harus menggaji setara PNS," ujarnya. 

Justru dengan adanya penghapusan honorer ini, Martin khawatir takut ada data siluman. Untuk itu, dirinya meminta kepada BKD untuk mengawasi data siluman menjelang momen seperti ini.

"Biasannya ada saja data siluman, regulasinya seperti apa aturannya seperti apa, saya khawatir ini politis juga syukur-syukur niat nya bagus. Kita harapkan kepada pemerintah daerah agar data honorer valid dan tidak ada data siluman," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, aturan ini bukan berarti menghilangkan semua tenaga honorer. Akan tetapi, diganti dengan program PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

"Jadi yang honor ini akan kita angkat, bukan dibuang," kata Syafrudin kepada awak media.

Syafrudin mengatakan, tenaga honorer di Kota Serang saat ini ada sebanyak 1.000 tenaga honorer. Namun, sebetulnya dari sejumlah itu sudah dibiayai pemerintah seperti THL dan lainnya.

"Pasti tenaga honorer sudah dibiayai pemerintah dan pusat juga akan membantu pembiayaannya," jelasnya. (uc)
Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar