Flood Management In Selected River Basin, Upaya Dukung Sektor Pertanian
0 menit baca
BantenEkspose.com - Sekretaris daerah Pery Hasanudin optimis, program
Flood Management In Selected River Basin (FMSRB) berjalan sesuai dengan
harapan. Program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat ini, dinilai sangat bagus dalam
upaya mendukung perkembangan pertanian.
Pery Hasanudin mengungkapkan hal tersebut, saat memberikan arahan kepada para peserta Rapat Evaluasi Kinerja dan Pelaporan program Flood Management In Selected River Basin (FMSRB) di Aula Dinas Pertanian
"Melalui program ini, yaitu bagaimana memanfaatkan aliran
sungai ini untuk bisa dimanfaatkan dalam rangka mensejahterakan petani untuk
melakukan budidaya, baik itu tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan," kata Pery
Lebih lanjut Ia mengatakan program ini harus dilaksanakan,
dan sampai saat ini progresnya sudah mencapai dua puluh sembilan persen. “Saya
berharap program dari Pemerintah Pusat ini dilaksanakan dengan baik. Program ini sifatnya On Granting yaitu harus menggunakan dana talangan dulu
dari pemerintah daerah, kemudian baru diganti oleh pemerintah pusat. Hal
tersebut tentunya sangat beresiko apabila tidak memenuhi kriteria yang telah di
tentukan. Oleh karena itu dalam melaksanakan program ini harus memenuhi aturan
dan terus di kawal oleh masyarakat," terangnya
Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang Uun Junandar mengatakan, dengan adanya program ini tentunya para petani sangat senang, karena mereka difasilitasi, diantaranya fasilitas berkaitan dengan airnya, irigasinya dengan teraseringnya sehingga para petani sangat senang dan hasilnya positif bagi para petani.
Dikatakan Uun, Program Flood Management In
Selected River Basin (FMSRB), program ini hanya ada 3 kabupaten, yakni Serang,
Pandeglang dan Lebak. Di Kabupaten Pandeglang sendiri program ini mencakup 8
Kecamatan dengan jumlah anggaran 85 miliar akan tetapi program ini sifatnya on
granting harus ada penyiapan dana dari APBD.
"On Granting itu adalah
kegiatan yang intinya pemerintah daerah itu menalangi dulu, kemudian nantinya
Pemerintah pusat akan mengembalikan dana tersebut," ujarnya (sp/red)
