Berharap Birokrasi Bersih, Sebuah Catatan 19 Tahun Provinsi Banten

Sumber gambar ilustrasi: NusantaraNews

BantenEkspose.com - Birokrasi, dalam kajian ilmu administrasi maupun ilmu pemerintahan, nyaris sepakat merujuk pada sebuah sistem manajemen melalui meja-meja (biro). Kelahiran birokrasi sendiri, boleh jadi sebuah jawaban atas mekanisme pelayanan yang berjenjang –terlepas pendek atau panjang jangkauan pelayanan yang diinginkan. Menyoal jenjang pelayanan itu pula, tak jarang dalam kehidupan birokasi selalu tumbuh sel-sel yang membuat birokrasi berkembang ke arah positip, bahkan tak jarang negatip.

Tuntutan besaran organisasi dan daya jangkau aspek P4 (perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan), menuntut sebuah pengelolaan secara birokrasi, salah satunya organisasi pemerintah —yang berbasis pada public service. Tak jarang, imej negatip selalu melekat dalam kehidupan birokrasi, sebuah dampak dari biasnya komunikasi organisasi yang tumbuh dalam organisasi yang bersangkutan.

Kita pun tak jarang atau mungkin sering mengeluarkan kata-kata kesal “terlalu birokratis”—sebuah ungkapan kekecewaan atas pelayanan yang lambat atau berbelit-belit disebuah organisasi pemerintahan. Pemandangan ini, biasanya terjadi dilingkup organisasi pemerintah yang menyentuh urusan langsung dengan pelanggan (baca: masyarakat). Mengesalkan memang. Tapi itulah hakikat sebuah penerapan birokrasi yang rigid (kaku,red)

Seiring dengan perkembangan teknologi, tentu dalam pelayanan birokrasi pun seharusnya menjadi lentur, dengan tidak mengabaikan prosedur yang ditetapkan. Terlalu rigid, hanya menimbulkan kekecewaan terhadap pelanggan. Untungnya saat ini, pemerintah menyiapkan lembaga Ombudsman, tempat mengadukan pelanggan (warga) menyangkut pelayanan pemerintah (baca: birokrat)

Lantas, bagaimana birokrasi dengan pembinaan kepegawaian dalam instansi pemerintah? Soal ini yang selalu menjadi kajian menarik, bagi mereka yang sering mengamati persoalan birokrasi.

Persoalan kepegawaian (khusus) dalam birokrasi pemerintah memang selalu menjadi perbincangan, termasuk mereka yang terlibat didalamnya. Terutama, saat menyangkut masalah prestasi kerja dan karir. Dengan personil yang banyak, seiring dengan tugas pelayanan publik dan besaran organisasi, gesekan kepentingan karier dan prestasi kerja ini, selalu menjadi lelucon. Waskat misalnya, dimaksudkan sebagai pengawasan melekat dengan segala aspeknya, menjadi pelesetan wajib setor ke atasan terdekat.

Menyoal birokrasi pemerintahan di Banten, tentu tak bakal berbeda dari wilayah lainnya, syahwat politik dan ego kelompoak yang mendominasi. Mirisnya saat ini, kepentingan politik terlalu mendominasi wilayah birokrasi. Dampaknya, Aparatur Sipil Negara (ASN) kekinian, tak sedikit yang terlibat dalam urusan seleksi kepemimpinan di wilayah politik.

Buntut-buntutnya, ya....... alih-alih imbal jasa, selalu merepoti sang pemimpin politik agar menempatkan jaringannya dalam jabatan tertentu. Fenomena ini secara kajian akademis(idealis,red) tentu akan merugikan kehidupan organisasi itu sendiri.

Dalam kondisi itu pula, harapan dan tuntutan sejumlah aktivis di 1998 lalu, tumbangkan dan basmi NKK (nepotisme, Kolusi dan Korupsi) menjadi bias. Atau mungkin, seiring dengan tuntutan kehidupan pula yang dulu jamannya 1998, berteriak lantang basmi NKK, kini berasik masyuk terlarut dalam nikmatnya lantunan irama merdu, nepotisme, kolusi dan korupsi.

19 tahun Banten, menyorot masalah birokrasi yang ada dalam catatan Bantenekspose, masih belum menggembirakan. Gesekan kepentingan politik, kedaerahan dan spirit pengabdian menjadi sebuah tantangan dalam mewujudkan integritas makna profesionalisme.

Disayangkan memang, saat pemimpin daerah dipilih secara langsung sebagai cerminan wujud kedaulatan rakyat, berimbas pada kehidupan birokrasi pemerintah kontemporer, yang merasuk ke persoalan manajemen kepegawaian. Sehingga bukan hal aneh, bila persoalan prestasi kerja bukan sebuah jaminan untuk mendapati posisi puncak karier ASN. Kasarnya, datang tepat waktu sesuai ketetapan dan menjadi indikator kinerja ASN, tak berpengaruh banyak.

Lelucon di kalangan ASN pun selalu muncul, ingin naik jabatan dan karier bagus, dekati orang anu dan pak anu. Bila sudah membudaya begini, menegakkan birokrasi yang bersih, tak ubahnya menegakkan benang basah. Semoga ini bukan akhir segalanya. (red)

Baca Juga

• 
• 
• 
• 
• 
•