Soal Berkibarnya Bendera OPM di Depan Istana, Ini Simpulan Diskusi HMI Jabodetabeka-Banten
0 menit baca
 |
| Suasana diskusi Badko HMI Jabodetabeka-Banten, menyikapi pengibaran bendera OPM di depan Istana. Diskusi tersebut dipandu Nofa Ksatria, Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik UI (foto: Dok Badko HMI Jabodetabeka-Banten) |
Bantenekspose.com – Terjadinya kerusuhan yang berbungkus rasisme saat ini, disebabkan
kepentingan elite politik menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Selain itu, kepolisian dinilai tidak tegas dalam menindak para pengunjuk rasa,
sehingga bendera bintang kejora berkibar bebas di depan istana.
Hal tersebut, merupakan sebuah
simpulan diskusi permasalahan bangsa dengan tema Pengibaran Bendera OPM Di depan Istana, Siapa Yang Bertanggung Jawab:
Kapolda atau Kapolri, yang diselenggarakan Bidang PTKP Badko HMI
Jabodetabeka-Banten, di Asrama Mahasiswa Islam Sunan Giri, Rawamangun, Jakarta
Timur(03/09/2019)
Diskusi yang dipandu Nofa
Ksatria (Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia), dalam
rangka menyikapi permasalahan Pengibaran bendera bintang kejora (OPM) di depan Istana
Presiden RI beberapa waktu lalu.
Dalam rilis yang diterima
Bantenekspose.com, Ketua Pelaksana diskusi R. Ridwan menyampaikan, diskusi diselenggarakan untuk menyikapi
pengibaran bendera bintang kejora, yang telah mencoreng kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Diskusi ini kami
selenggarakan, karena kami melihat tindakan pengibaran bendera OPM yang
mencoreng kedaulatan NKRI. Siapa yang bertanggungjawab atas peristiwa tersebut,
Kapolri atau Kapolda?” tutur Ridwan
Dalam kesempatan kali ini,
Ketua Umum Badko HMI Jabodetabeka-Banten, Hendra Djatmiko, mengkritisi aparat penegak hukum dalam hal ini
kepolisian, yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa Papua, dianggap tidak
tegas dalam menghalau pengibaran bendera bintang kejora di depan istana.
"Pengibaran bendera
bintang kejora di depan Istana Presiden RI, jelas sudah mencoreng kedaulatan
NKRI," ujar Hendra.
Hendra juga mengatakan, bahwa
kepolisian yang bertugas untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa, telah kecolongan
dan tidak tegas dalam menangani berkibarnya bendera bintang kejora tersebut.
“Atas peristiwa tersebut,
Presiden Jokowi harus melakukan tindakan tegas untuk mengganti Kapolri dan
Kapolda harus mundur dari jabatannya,” ujar Hendra
Sementara itu, Achmad Fanani
Rosyidi (aktivis HAM) salah satu narasumber dalam diskusi tersebut mengatakan, para
elit politik harus bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan-kerusuhan yang mengatasnamakan
rasisme belakangan ini.
“Presiden RI Joko Widodo
harus melakukan proses rekonsiliasi nasional, dengan pihak-pihak terkait agar
kondisi bangsa ini kembali kondusif,” imbau Fanani. (Sky/red)
