NEWS

Soal Rasisme Terhadap Papua, Begini Tanggapan Gusdurian Tangerang

Komunitas GusDurian Tangerang. (Foto: Dok. GusDurian)
BantenEkspose.com - Telah berlangsung dalam beberapa dekade ini persoalan terkait diskriminasi warga Papua sebagai kaum urban di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh berlangsungnya tindakan yang dilakukan oleh oknum aparat dan ormas di Surabaya, Malang, dan Semarang.

Mengingat kejadian ini, salah seorang Presiden RI ke 4, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur ini sempat dijadikan percontohan oleh beberapa NGO HAM, salah satunya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS).

Hal yang sama juga dirasakan oleh Filep Jacob Samuel Karma, aktivis kemerdekaan Papua yang pernah dipenjara selama 10 tahun. Menurutnya, Gus Dur mampu mengembalikan jatidiri orang Papua.

"Kalau menurut saya, di Era Gusdur kami merasakan itu (menjadi warga Papua sebenarnya), tetapi di era Jokowi penangkapan-penangkapan warga Papua meningkat sekali sampai 6000 orang," ujar Filep, dikutip dari tirto.id

Lantas, Bagaimana Tanggapan Gusdurian Tangerang? Ditemui di halaman Masjid Al-Adzhom, Kota Tangerang, Wahyu Aji selaku koordinator Gusdurian Tangerang mencoba untuk sebarkan pesan damai a la Gus Dur.

"Saat saya pertama kali dengar kejadian seperti itu, saya arahkan tim media konten saya untuk men-share konten-konten yang berbau damai," kata Wahyu, saat diwawancarai reporter BantenEkspose.com, Minggu (25/08)

Kemkominfo telah melakukan pembatasan akses internet di Papua guna meminimalisir berita hoax. Wahyu menganjurkan metode dialog pada Kemkominfo.

"Kemkominfo harus lihat tindakan Gus Dur. Beliau melakukan tindakan apapun selalu lewat dialog, bukan tiba-tiba ngambil tindakan yang bisa mengakibatkan orang-orang salah paham," tegasnya

Menanggapi praktek politik rasialis. Wahyu mengutarakan pendapatnya terkait perihal rasisme. Menurutnya hal ini sudah terbilang lama di Indonesia.

"Politik rasial itu bukan hal baru di Indonesia. Tapi itu akan jadi PR kita. Toh, Indonesia kan negara majemuk, dan kemajemukan itu harusnya membuat kita bangga," tegasnya

"Indonesia itu negara beragama, bukan negara agama," tambahnya, menyimpulkan demografi penduduk Indonesia.

Di era kepemimpinan Gus Dur, Wahyu menilai situasi Papua  stabil. Tindakan kekerasan dalam bentuk apapun terbilang "jarang" terjadi, baik itu timbul dari pihak militer ataupun penduduknya.

"Era Gus Dur memang terbilang stabil, mereka (penduduk Papua) diakui sebagai warga negara, berkurangnya tindak kekerasan secara verbal dan non-verbal dari pihak oknum militer maupun penduduk Papua itu sendiri," paparnya

"Gusdur saat itu mengembalikan nama Papua yang sebelumnya dinamai Irian," tambah Wahyu saat menerangkan stabilitas Papua saat era kepemimpinan Gus Dur. 

Menkopolhukam saat itu pernah melaporkan pengibaran bendera Bintang Kejora saat itu. Gus Dur hanya menanggapi bendera Bintang Kejora sebagai umbul-umbul.

Menanggapi pendapat Gus Dur tentang itu, Wahyu mengatakan jika Gus Dur telah mencontoh dan mengimplementasikan Piagam Madinah, ide Muhammad SAW. Menurutnya semua presiden setelah Gus Dur harus mencontoh kepemimpinannya.

"Semua presiden setelah Gus Dur harus mencontoh Gus Dur. Gus Dur mencontoh piagam Madinah saat itu. Bagaimana Kanjeng Nabi merangkul non-muslim," jelasnya

Ia menyimpulkan pernyataan Gus Dur yang menyebut bendera Bintang Kejora sebagai umbul-umbul. Menurutnya itu salah satu trik Gus Dur dalam menerapkan demokrasi.

Jadi masalah bendera Bintang Kejora saya rasa kalo bahasa saya itu salah satu trik demokrasinya," pungkasnya (Gilang)
Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar