AEER Tuding PLTU Jawa 7 Berikan Dampak Buruk Bagi Perekomomian Nelayan dan Kesehatan Warga Sekitarnya
0 menit baca
 |
| Peresmian operasi perdana terminal batubara PLTU Jawa 7 oleh Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PLN, Haryanto W.S. |
Menurutnya, hal ini akan berdampak buruk terhadap kesehatan warga terutama anak-anak, terlebih kemampuan belajarnya. Ia mengatakan jika indikaror pencemaran adalah merkuri.
"Anak-anak terancam kesehatan paru, jantung, dan juga kemampuan belajar. Terkait penurunan kemampuan belajar ini salah satunya berasal dari merkuri yang dikeluarkan dari pembakaran batu bara," tutur Pius saat diwawancarai reporter BantenEkspose.com, Kamis (22/08)
Disamping itu, Pius juga memaparkan data World Health Organization (WHO) yang menerangkan dampak merkuri terhadap ibu hamil. Sesuai data yang ia dapat dari WHO, ia menjelaskan jika hal ini memicu kelahiran bayi prematur dan cenderung stunting.
"Selama masa mengandung, polusi udara berpeluang besar terhadap kelahiran prematur dan kurang berat badan. Bayi yang kurang berat badan berpotensi tumbuh kerdil atau stunting, dan kemampuan belajar lambat," jelasnya
Selain dampak polusi bagi kesehatan warga, Pius menyayangkan fenomena transisi profesi nelayan. Menurutnya pengoperasian lalu lintas tongkang menjadi salah satu pemicu turunnya populasi nelayan.
"Persoalan mata pencaharian nelayan ini kian mengkawatirkan saat PLTU kian banyak beroperasi," tuturnya
Baginya, lalu lintas tongkang akan bertambah di bulan Oktober 2019. Pius mengatakan jika hal ini juga akan berdampak buruk bagi nelayan perahu kecil.
"PLTU Jawa 7, akan mulai beroperasi Oktober 2019. Artinya lalu lintas tongkang kian bertambah. Ini memengaruhi ruang tangkap nelayan perahu kecil," sambungnya
Disisi lain, Pius mengatakan jika nanti PLTU Jawa 7 akan melakukan pengurangan karyawan. Semula berjumlah 4000 karyawan, nantinya akan dikurangi menjadi 200'an untuk bertugas di proyek.
"PLTU Jawa 7 menunjukkan PLTU dalam jangka menengah dan panjang justru menghilangkan lapangan pekerjaan," tegasnya
Menanggapi permasalahan dampak polusi PLTU Jawa 7, Pius menyarankan pemerintah setempat untuk melakukan riset terhadap warga yang sakit.
"Pemerintah perlu terbuka data penduduk yang sakit selama ini. Semua biaya kesehatan warga seharusnya ditanggung oleh korporasi yang ada, karena kegiatan mereka timbulkan polusi," tegasnya
Pius dan AEER akan mengadvokasi penduduk setempat dengan memberikan edukasi terhadap warga. Jika memungkinkan, ia dan AEER juga akan melakukan hal sama ke perangkat desa.
"Kami akan edukasi warga dan jika memungkinkan perangkat desa juga, agar lebih sadar ttg dampak pencemaran udara," ujarnya
AEER berencana akan mendesak pemerintah setempat dan korporasi untuk penerapan kontrol polusi. Terlebih ia berpendapat jika standar kontrol polusi di Indonesia buruk.
"Standar yang berlaku di Indonesia lebih jelek dibanding standar polusi udara di negeri lain," jelasnya
Pius mengharapkan adanya pengembangan energi terbarukan dan tidak ada lagi penambahan PLTU untuk kedepannya.
"Pengembangan energi terbarukan. Tidak ada lagi penambahan PLTU. Distribusikan lokasi pembangkit berbasis energi terbarukan," tutupnya.
Sementara pihak PLTU Jawa 7, belum berhasil dikonfirmasi. (Gilang)
