Aksi Kamisan Kota Serang Kritisi Kerjasama Kemendikbud dan TNI
0 menit baca
Bantenekspose.com - Kelompok Aksi Kamisan Kota Serang, seperti biasa menyuarakan aksi terkait HAM kembali. Dalam aksinya yang ke-6, kelompok Aksi Kamisan Kota Serang menanggapi tindakan Kemendikbud gandeng TNI, untuk melakukan korsa di ranah pendidikan. Kamis (11/07/2019)
Dalam aksinya, mereka merefleksikan fenomena-fenomena pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Mereka sepakat jika aparatur militer merupakan pelanggar HAM. Terlebih mereka menyesalkan jika militerisme muncul di ranah pendidikan.
"TNI itu harus disesuaikan dengan fungsinya sebagai penjaga keamanan negara," ujar Muhammad Asshidiqie pada BantenEkspose.com, Kamis (11/07/2019)
Menurutnya, materi sejarah yang dipelajari siswa harus didasari oleh berbagai sumber dan tidak bersifat monoton. Selain itu, ia berasumsi jika nasionalisme seharusnya tumbuh atas kesadaran.
"Pembangunan nasionalismenya harus berdasarkan kesadaran, itu bisa dilakukan dengan pembenahan kurikulum, pebaikan metode belajar-mengajar dan sebagainya," imbuhnya
Disamping itu, ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait perspektif nasionalisme dikalangan pelajar. Orde Baru dinilai sebagai salah satu akar dari pemicu fenomena ini.
"32 tahun Orde Baru memimpin, sejarah dibuat sangat condong ke peranan militernya dalam perjuangan revolusi, organisasi maupun laskar rakyat juga mengambil peranan penting dalam revolusi," ungkapnya
Ia menjelaskan, bahwa hadirnya militerisme merupakan sumber dari tragedi kemanusian. Ia menyebutkan beberapa tragedi kemanusiaan yang timbul dan negara dianggap belum mampu menyelesaikan masalah terkait.
"Soal tragedi kemanusiaan di masa lalu, selama kebenaran terkait peristiwa Gestapu 65 Talang Sari, Tanjung Priuk dan penculikan aktivis 98 belum terang, tentu ini akan jadi pertanyaan ditataran masyarakat," paparnya
Ia berharap jika negara berlaku adil, mengadili dalang-dalang dibelakang tragedi kemanusiaan di Indonesia.
"Ini akan jadi pertanyaan ditataran masyarakat, kecuali kebenarannya sudah terungkap dan aktor-aktor yang teribat di adili, saya rasa tanggung jawab atas tragedi kemanusiaanya bisa selesai," tandasnya. (Gilang)
Kelompok Aksi Kamisan Kota Serang sedang melaksanakan aksi ke-6 guna kritisi kerjasama antara Kemendikbud dan TNI. Kamis, 11 Juli 2019 (Gilang/BE)
Dalam aksinya, mereka merefleksikan fenomena-fenomena pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Mereka sepakat jika aparatur militer merupakan pelanggar HAM. Terlebih mereka menyesalkan jika militerisme muncul di ranah pendidikan.
"TNI itu harus disesuaikan dengan fungsinya sebagai penjaga keamanan negara," ujar Muhammad Asshidiqie pada BantenEkspose.com, Kamis (11/07/2019)
Menurutnya, materi sejarah yang dipelajari siswa harus didasari oleh berbagai sumber dan tidak bersifat monoton. Selain itu, ia berasumsi jika nasionalisme seharusnya tumbuh atas kesadaran.
"Pembangunan nasionalismenya harus berdasarkan kesadaran, itu bisa dilakukan dengan pembenahan kurikulum, pebaikan metode belajar-mengajar dan sebagainya," imbuhnya
Disamping itu, ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait perspektif nasionalisme dikalangan pelajar. Orde Baru dinilai sebagai salah satu akar dari pemicu fenomena ini.
"32 tahun Orde Baru memimpin, sejarah dibuat sangat condong ke peranan militernya dalam perjuangan revolusi, organisasi maupun laskar rakyat juga mengambil peranan penting dalam revolusi," ungkapnya
Ia menjelaskan, bahwa hadirnya militerisme merupakan sumber dari tragedi kemanusian. Ia menyebutkan beberapa tragedi kemanusiaan yang timbul dan negara dianggap belum mampu menyelesaikan masalah terkait.
"Soal tragedi kemanusiaan di masa lalu, selama kebenaran terkait peristiwa Gestapu 65 Talang Sari, Tanjung Priuk dan penculikan aktivis 98 belum terang, tentu ini akan jadi pertanyaan ditataran masyarakat," paparnya
Ia berharap jika negara berlaku adil, mengadili dalang-dalang dibelakang tragedi kemanusiaan di Indonesia.
"Ini akan jadi pertanyaan ditataran masyarakat, kecuali kebenarannya sudah terungkap dan aktor-aktor yang teribat di adili, saya rasa tanggung jawab atas tragedi kemanusiaanya bisa selesai," tandasnya. (Gilang)
Kelompok Aksi Kamisan Kota Serang sedang melaksanakan aksi ke-6 guna kritisi kerjasama antara Kemendikbud dan TNI. Kamis, 11 Juli 2019 (Gilang/BE)
