Proyek Strategis Nasional di Banten Terkendala Pembebasan Lahan
0 menit baca
![]() |
| Kepala Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Nana Suryana saat memeberikan keterangan pers. (foto: Emde/BE) |
Kepala Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Nana Suryana menjelaskan, pembangunan proyek jalan tol Serang-Panimbang terbagi menjadi tiga sesi, sesi pertama Kota Serang dan Kabupaten Serang, sesi ke dua Kabupaten Lebak, dan sesi ke tiga Kabupaten Pandeglang.
Ia menyebutkan, untuk progres pengadaan lahan di sesi pertama sudah di atas 90 persen, bahkan sudah masuk tahap kontruksi yaitu hampir 10 persen.
Namun untuk di Lebak, lanjut Nana, progres pengadaan tanahnya sudah memasuki di atas 50 persen, kemudian pada sesi ketiga (Pandeglang) pun sama diatas 50 persen.
"Jadi hanya ada beberapa yang perlu penyelesaian, diantaranya perlu koneksiasi di Pengadilan, itu sudah tidak bermasalah sebetulnya," ungkap Nana saat diwawancara seusai Rapat Koordinasi Pimpinan Bidang Pertanahan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Non-PSN di Provinsi Banten Triwulan 2019, di Gedung Bappeda, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Palima, Curug, Kota Serang, Selasa (18/6/2019).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, untuk tanah-tanah kas desa memang harus mengacu ke dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang kas desa. Kata dia, memang itu perlu ada persetujuan, dan rapat-rapat yang dilakukan desa melalui musyawarah desa (Musdes), setelah itu permohonan ke Bupati, lalu dari Bupati ke Gubernur, itulah tahapan-tahapan yang harus dilakukan."Tadi saya tegaskan agar cepat-cepat diproses di kabupaten biar kita juga cepat memprosesnya. Sehingga tadi yang diharapkan Pak Sekda (Al Muktabar-red) tambahan waktu baik perpanjangan maupun pembaharuan itu bisa efektif, dan bisa efesien juga. Sehingga pemanfaatannya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat Banten," katanya.
Di tempat yang sama, Sekda Banten Al Muktabar menegaskan, bahwa Provinsi Banten konsen sekali untuk mensukseskan program proyek strategis nasional, karena pasti akan memberi kemanfaatan bagi masyarakat Banten.
"Itu yang sedang kita konsenkan, sehingga ruang-ruang yang perlu kita fasilitasi kemudian kita komunikasikan kembali ke pemerintah pusat. Endingnya nanti kita akan membuat laporan ke Bapak Presiden (Joko Widodo) tentang program proyek strategis nasional yang ada di Banten," tegasnya. Dia menambahkan
"Sehingga bisa kita uraikan, siapa mengerjakan apa, dimana, kurang-kurangnya apa, dan seterusnya," tambahnya.
Meski demikian, ia menekankan sesuai dengan perintah pimpinan bahwa prinsip-prinsip dasar itu justru yang akan dijadikan modal dasar awal pembangunan di Provinsi Banten ini.
"Bahkan tadi saya menyingunggung coba kita insert pada saat Musrenbang, sehingga tahapan dan uraian itu link and match. Sehingga kalau itu link and match maka tentu akan memberikan kemanfaatan yang lebih luas," pungkasnya. (Emde)
