Bantuan KKS di Pandeglang, Dinsos Pandeglang Siaati Data BPS yang Dinilai Kurang Update
0 menit baca
BantenEkspose.com –
Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tati Suwagihati,
menyatakan Program bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kabupaten
Pandeglang, akan diberikan kepada 98.064 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai
pagu indikatif dari Kementrian Sosial. Besaran angka KPM tersebut, mengunakan
data 2015 dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Pernyataan Kadinsos Pandeglang tersebut, berbeda dengan yang
disampaikan Kepala Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan PMKS dan PSKS pada Dinas
Sosial Kabupaten Pandeglang Marlan Alan
Subagja.
Marlan mengatakan, bahwa memang Dinsos hanya memiliki data
2015 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, menurutnya, untuk mensiasati
adanya perubahan dalam tiap tahunnya dari data tahun 2015 yang dihimpun BPS.
Dinas Sosial telah bekerjasama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH), untuk memberikan informasi adanya perubahan didalam
kondisi keluarga.
"Untuk kevalidan memang masih diragukan, kalau data
tiap tahunnya karena kita tidak bisa mengambil data yang sebenarnya," ujar
Marlan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin ( 17/6/2019) kemarin.
Sementara ini, lanjut Marlan, untuk data verifikasi dan
validasi (Velivali) data masyarakat miskin yang sudah dihimpun setiap tahunya,
seperti tahun 2017, 2018 dan 2019. Kemudian, saat ini sedang dilakukan
pendataan yang didanai dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
"Ya itu jumlahnya tidak signifikan,karena kita tidak
tahu benar atau tidaknya masyarakat miskin. Sekarang yang keluar masuk
berapalah saat ini, nah itulah yang tidak valid. Boleh dikatakan tidak
valid," tandasnya.
Sekedar diketahui, untuk data verivikasi dan validasi per
tahunnya, Dinsos baru memberikan datanya pada tahun 2017 dengan kepala keluarga
fakir miskin atau sangat miskin yaitu sebanyak 113.344.
Laporan: Alfa
