Slamet Santoso: PKH Bukan Program Konsumsi Politik
0 menit baca
 |
| Kasubdit Validasi Data dan Terminasi Kemensos M. Slamet Santoso |
Slamet menjelaskan, program PKH ini bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di luar negeri pun sudah ada. Namanya CCT (Convensional Cash Transfer). Menurutnya, sebetulnya Indonesia pun mengadopsi dari Brazil dan diterapkan di Indonesia sejak 2007 sampai sekarang, dan program ini terus bergulir untuk mengentaskan kemiskinan.
"Kalau ada yang melanggar itu ranahnya KPU dan Bawaslu, dan ranah hukum tentunya. Kalau dari kementrian sosial tidak bisa menjawab seperti itu, karena pasti ranahnya ranah hukum itu," kata Slamet saat diwawancara bantenekspose.com seusai memghadiri acara Koordinasi dan Sosalisasi Satuan Tugas Daerah Pengamanan dan Penegakan Hukum (Satgasda PAM dan Gakkum) Hibah dan Bansos APBN Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Jumat (1/1/19).
Disinggung untuk antisipasi menjelang tahun politik, dirinya menegaskan tidak berpengaruh dengan permasalahan politik. Namun, Kemensos berpihak pada masyarakat miskin. Ia mengatakan, pihaknya sudah punya protap (jadwal), terlepas itu pada saat politik atau tidak.
"Kami akan ikuti protokol yang sudah ada, kita mengikuti jadwal itu. Jika ada program bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah itu tentunya tidak boleh. Program pemerintah itu bukan untuk politik. Pemerintah itu menurunkan program khusus untuk masyarakat. Siapa pun presidennya PKH ini sudah hadir dari 2007, ini sudah berapa presiden?," tutup Slamet. (Emde)
