Ketua DPRD Kota Serang: Renovasi JPO Tak Masuk APBD Murni

BantenEkspose.com - Ketua DPRD Kota Serang H Namin SH menyebutkan, bahwa pihaknya belum menganggarkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah - Murni (APBD-M) untuk merenovasi beberapa jembatan penyebrangan orang (JPO) yang ada di Kota Serang. Pasalnya, selama ini JPO tersebut bukan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melainkan masih milik swasta (pihak ketiga).

"Dari awal-awal kita mendorong kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang agar JPO yang ada untuk diperbaiki, kalau memang itu sudah menjadi aset Pemkot. Tapi berdasarkan informasi sampai saat ini JPO tersebut masih milik swasta (pihak ketiga)," kata Namin kepada bantenekspose.com, seusai menjadi keynote speaker Dialog Kenusantaraan, di GGR Maulan Yusuf Ciceri, Kota Serang, Kamis (17/1/19).

Menurut Namin, jika memang milik swasta, artinya Pemkot Serang harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemilik-pemilik JPO tersebut. Ia menegaskan, tetapi JPO yang rusak itu harus tetap diperbaiki.

"Memang nggak mungkin, jika JPO milik swasta diperbaiki oleh Pemkot. Ini harus diperbaiki tapi bukan sama pemkot tapi harus sama pemiliknya (pengusahanya)," imbuhnya.

Ia menuturkan, mengingat arus transpotasi di kota serang yang semakin padat. Kendati demikian, Pemkot Serang harus membuat JPO sendiri yang itu memang ril menjadi aset Pemkot, maka yang harus ada dibongkar. 

"Kalau pemilik JPO-nya tidak mau memperbaiki, ya dibongkar. Kalau diperbaiki nggak, yang ada terbengkalai dan itu akan mencelakakan para pengguna JPO," ujar mantan Kades Kemanisan dua priode ini.

Ketua DPRD Kota Serang ini menegaskan, perbaikan JPO tidak masuk ke dalam APBD-Murni Kota Serang, karena status pemiliknya masih milik swasta. Maka jelas, pihak swasta yang harus memperbaiki.

"Memang yang berkewajiban memerintahkan kepada pengusaha (pemilik) JPO itu pemerintah (Pemkot Serang)," tutup pria asal Curug, Kota Serang ini. (Emde)

Baca Juga

• 
• 
• 
• 
• 
•