Hamas Nilai Partisipasi Pendidikan di Kota Serang Masih Rendah
0 menit baca
Berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) BPS Kota Serang pada Maret 2018, yaitu 61,59 persen.
Angka Partisipasi Murni (APM) ini menunjukan rendah dibandingkan tingkat pendidikan SLTP, yaitu 81,28 persen. Sementara, tingkat pendidikan SD yaitu 97,51 persen.
Ketua Pengurus Komisariat Himpunan Mahasiswa Serang (PK-HAMAS) Unsera, Bahrul Hayat mengatakan, hal ini disebabkan karena mereka (masyarakat) tidak dijamin akan sebuah kehidupannya, sehingga taraf kemiskinan sekarang kian meningkat dan putus sekolah pun besar peluangnya. Bagaimana tidak, kata dia, mereka (masyarakat) kebingunan dengan anggaran (biaya) yang harus dikeluarkan jika harus menyekolahkan anak-anaknya.
"Kalau saya menarik kedalam katagori ekonomi sosial terlebih dahulu, mengapa tidak begitu masif masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Karena jaminan kehidupan, taraf kemiskinan dan faktor ekonomi," kata Aul sapaan akrab Barul Hayat kepada bantenekspose.com di Kota Serang, Kamis (34/1/19) kemarin.
Menurut Aul, ini adalah salah satu dampak dari perkonomian masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap jaminan pendidikan gratis yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah. "Sebetulnya, itulah yang menjadi titik permasalahannya," terang dia.
Aktivis mahasiswa itu mengakui, selama ini pihaknya telah mendapatkan beberapa laporan dari masyarakat, bahwa masih banyak siswa-siswi yang dipungut biaya sekolah dengan dalih beli buku dan sebagainya. Itulah yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat.
"Hari ini sekolah gratis, tapi kenapa siswa masih ada yang dipungut biaya, seperti pembelian buku dan lain sebagainya?," tegas Aul.
Senada demikian, dikatakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas), M. Busair, persoalan tersebut tentu harus menjadi perhatian pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan generasi bangsa. Menurutnya, pendidikan gratis jangan hanya dijadikan sebagai alat kampanye politik maupun sarang korup semata. Kaena, pendidikan bukanlah barang dagangan yang bisa dikomersilkan.
"Ya, pendidikan gratis itu harus benar-benar menyentuh kepada semua masyarakat dan merata, tanpa pandang bulu," tandasnya. (Emde)
