Dorong Peningkatan APM dan IPM di Kota Serang, Namin Sarankan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
0 menit baca
Menurut mantan Kades Kemanisan dua priode ini, memang tugas pemerintah dalam mengajak dan memberikan pendidikan-pendidikan yang maksimal kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di Kota Serang. Ia menyadari, hal ini bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan tugas bersama agar bisa memaksimalkan angka partisipasi murni (APM) terhadap pendidikan baik tingkat SD, SMP maupun SMA, dan mewujudkan pembangunan kualitas SDM yang handal.
"Pemerintah harus membuat terobosan dalam menghadapi fenomena seperti ini. Solusinya, pemerintah maupun pihak sekolah lagi-lagi harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jangan sampai tertumpu pada pendidikan saja, tetapi harus melakukan komunikasi diluar jam sekolah. Supaya tidak terjadi miskomunikasi antara wali murid dan pihak sekolah. Selain itu juga, adakan kerjasama anatara pemerintah dengan perguruan tinggi yang ada di Ibu Kota Provinsi Banten ini," ujar Namin saat dimintai pandangan seputar dunia pendidikan, di Kota Serang, Senin (28/1/19).
Ia menilai, kinerja Pemerintah Kota Serang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) selama ini cukup baik. Namun, kembali lagi kepada kesadaran masyarakat yang masih dininabobokan dan selalu dirasa-rasakan ketidakmampuan. Meski demikian, pendidik ataupun pihak terkait harus memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat (wali murid).
"Misal, ketidakmampuan orangtua ketika menghadapi seorang anaknya yang ingin untuk memutuskan sekolah, tetapi malah dibiarkan. Disinilah ketidakmampuan orang tuanya, artinya belum bisa meyakinkan, makanya dibutuhkan juga para orang tua (wali murid) diberikan pemahaman," imbuhnya.
Selain itu, masih adanya asumsi-asumsi masyarakat terhadap sekolah gratis itu bohong. Sebetulnya, menurut Namin hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menyikapi pernyataan-pernyataan seperti itu, artinya adanya ketidakpuasan (kepercayaan) dari masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian, pihak pendidiknya pun jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan atau menutupi kegiatan-kegiatan yang menuntut partisipasi dari masyarakat. Sehingga, memicu masyarakat berpikir negatif.
"Jadi, hal-hal yang tidak patut diselenggarakan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) jangan dipaksakan. Kalau itu tidak masuk ke dalam program studi (kurikukum) jangan diada-adain, misal study banding (study tour) jangan dikemas semacam kegiatan wajib. Berikan kebebasan masyarakat untuk bersikap yang kira-kira tidak masuk ke dalam bidang studi. Study tour jangan dibuat-buat berpengaruh kepada nilai dan bersifat wajib," pungkas pria asal Curug, Kota Serang itu. (Emde)
