Tunggakan BPJS Membengkak, Fraksi PKS Desak Pemerintah Serius Tangani Tunggakan ke Rumah Sakit
0 menit baca
Bantenekspose.com - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merasa
prihatin dengan besarnya tunggakan pembayaran BPJS kepada pihak rumah sakit
yang belum diselesaikan. Sampai akhir 2018 diperkirakan hutang BPJS mencapai
8,02 triliun. Hal ini mengancam keberlangsungan operasional rumah sakit dan
yang lebih bahaya mengancam layanan kesehatan bagi warga masyarakat yang
membutuhkan dimana taruhannya adalah nyawa pasien.
“Sudah banyak rumah sakit mengeluh ke DPR bahkan terbuka di
ruang publik soal tunggakan dan keterlambatan pembayaran BPJS. Rumah sakit
tidak mungkin bisa berjalan tanpa biaya operasional. Akibat tunggakan ini
banyak rumah sakit yang terancam tidak bisa melayani lagi pasien BPJS atau
setidaknya membatasi pelayanan pasien BPJS. Pasien pun sudah banyak yang
mengeluh karena banyak rumah sakit kini mengurangi jumlah pasien BPJS dan
layanannya,” kata Jazuli. Jumat, (8/12).
Hal ini, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, bisa berdampak
sistemik terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Akibat pasien yang tidak
tertangani atau setidaknya tidak terlayani sebagaimana mestinya menyebabkan
angka kematian meningkat. Ini lampu merah bagi kita. Jika negara gagal
memberikan jaminan kesehatan bisa saja terperosok kepada negara gagal (failed
state).
“Jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab dan kewajiban
negara kepada rakyatnya. Ini amanat konstitusi dan undang-undang. Jangan sampai
negara ini menjadi negara gagal akibat abai atau gagal melayani rakyatnya yang
membutuhkan pertolongan kesehatan,” Jazuli mengingatkan.
Oleh karena itu, Anggota Komisi I DPR ini berharap
Pemerintah segera mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait upaya
penyelesaian masalah tunggakan pembayaran BPJS ini secara komprehensif dengan
solusi yang bersifat jangka panjang dengan melihat faktor-faktor penyebab
sesungguhnya.
“Jangan sampai kebijakan pemerintah berhenti pada solusi
jangka pendek dan parsial yakni sekadar menambal defisit dana BPJS tanpa
menyelesaikan penyebab sistemik defisit tersebut. Jangan sampai masalah terus
berulang dan akhirnya BPJS bangkrut/collaps dan seluruh rakyat terkena
dampaknya,” tandasnya.
Untuk itu, Fraksi PKS DPR akan benar-benar mengawal dan
mengawasi upaya dan langkah serius Pemerintah dalam menyelesaikan permasalan
krusial ini. Fraksi PKS turut mengkaji permasalahan ini dan merekomendasikan langlah
konstruktif kepada Pemerintah.
“Jika pemerintah tidak juga sigap menyelesaikan permasalahan
ini secara komprehensif, Fraksi PKS DPR bisa jadi akan mengusulkan penggunaan
Hak DPR dengan membentuk Pansus BPJS. Hal ini semata-mata untuk mengurai permasalahan
dan solusinya secara komprehensif sehingga jaminan kesehatan terhadap seluruh
warga negara tetap dapat ditunaikan secara bertanggung jawab oleh negara,”
pungkas Jazuli. (pj/red)
