Pasca Tsunami Selat Sunda, Gubernur Tetapkan Darurat Bencana
0 menit baca
 |
| Gubernur Banten Wahidin Halim saat meninjau langsung dampak tsunami selat sunda (foto: Istimewa) |
Bantenekspose.com - Gubernur Banten, H. Wahidin Halim telah
menetapkan tanggap darurat penanganan bencana tsunami Selat Sunda di Wilayah
Provinsi Banten, mulai dari 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari
2019.
Melalui rilisnya, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan
Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Provinsi Banten, Amal Herawan Budhi, mengatakan, Penetapan tersebut termaktub
dalam Keputusan Gubernur Nomor 366/Kep.350-Huk/2018 tentang Penetapan Status
tanggap darurat penanganan bencana tsunami Selat Sunda di Wilayah Provinsi
Banten. Keputusan tersebut berdasarkan kepada Keputusan Bupati Pandeglang Nomor
362/Kep.425/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana
Tsunami di Kabupaten Pandeglang dan Keputusan Bupati Serang Nomor
360/Kep.504-Huk/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan
Bencana Tsunami di Kabupaten Serang.
Sebagaimana diketahui, tanggal 22 Desember 2018, wilayah
pesisir Barat Provinsi Banten diterjang Tsunami Selat Sunda. Bencana tersebut
menerjang wilayah Kec. Anyer dan Cinangka di Kabupaten Serang serta Kec.
Carita, Kec. Labuan, Kec. Panimbang, Kec. Sukaresmi, Kec. Cigeulis, Kec.
Cibaliung, dan Kec. Sumur di Kab. Pandeglang.
“Akibat bencana tersebut, sampai dengan 27 Desember 2018
pukul 19.07 data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten
menyebutkan sebanyak 306 orang meninggal dunia, 709 luka-luka, 46 orang hilang,
14.587 orang sekarang berada dalam pengungsian. Sementara kerugian material
mencapai 526 unit rumah, 33 roda empat, 42 roda dua, dan 14 hotel/vila, serta
60 warung kuliner, 215 gazebo, dan 44 unit perahu,” papar Amal.
Dikatakan,Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah
melaksanakan respon cepat dalam penanganan bencana tersebut. Seluruhnya
terkoordinasi dengan baik yang langsung dipimpin oleh Gubernur Banten dan Wakil
Gubernur Banten. Dengan segera mempersiapkan berbagai Posko Bantuan yang
tersebar di seluruh area yang terkena bencana. Dua jam sejak terjadi bencana
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) langsung menurunkan alat-alat berat
untuk menormalisasi berbagai akses jalan yang tertutup, sehingga distribusi dan
penyaluran bantuan bisa lebih cepat. Demikian pula Posko Kesehatan yang
ditempatkan di setiap Puskesmas yang dipersiapkan pula obat-obatan dan tim
Medis serta dokter dari seluruh Kota/Kabupaten yang ada di Prov Banten. Begitu
pula dalam mempersiapkan berbagai sarana untuk tempat pengungsian dan Dapur
Umum.
“Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat serta dibantu
pihak TNI, BNBP, Kepolisian dan Tim Basarnas serta institusi lainnya,
menjadikan evakuasi korban bencana dan penanganan korban hingga pengungsi
terkoordinasi dengan baik. Bahkan hingga penyediaan listrik yang padam sejak
awal bencana telah dapat dipulihkan kembali hingga penyediaan fasilitas dan
sarana komunikasi guna memudahkan tim dan warga berkomunikasi,” ujar Amal.
Amal juga mengatakan, Gubernur Banten telah menginstruksikan agar
penanganan ini terus dilakukan oleh seluruh instansi dibawahnya hingga pasca
bencana selanjutnya. Selain itu melalui informasi yang update dari BMKG tetap
memonitor kondisi Gunung Krakatau.
“ Itu sebabnya, melihat kondisi tersebut, Gubernur Banten
memberikan himbauan dan meminta kepada warga agar tidak melakukan aktivitas di
sepanjang pantai. Kkepada wisatawan untuk sementara tidak mengunjungi pantai
sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Gubernur juga menghimbau, warga tidak
panik dan tetap tenang. Namun, tetap waspada,” tutup Amal. (red)
