Mendagri Anggarkan Untuk Kantor Desa yang Rusak Pasca Tsunami
0 menit baca
"Tata kelola pemerintahan harus jalan. Dicek kantor desa yang rusak, kami menyediakan anggaran," kata Tjahjo Kumolo kepada WH sapaan akrab Gubernur Banten di pendopo Gubernur dalam rangka koordinasi pasca bencana tsunami. Jumat (28/12/2018).
Menurutnya, anggaran untuk perbaikan kantor desa akan diserahkan ke wilayah terdampak tsunami dan berharap kantor desa segera berfungsi normal.
"Segera dicek, dan pastikan pada kepala desa dan bupatinya, karena kita sediakan anggaran untuk desa yang rusak. Uangnya ada, sementara Rp 50 juta dulu kami serahkan ke desa-desa yang rusak" paparnya.
Ke depan, lanjut Mandegri, nanti Gubernur Banten yang memutuskan untuk status bencana untuk anggaran pusat.
"Pola itu sama dari Palu dan lain-lain, anggarannya siap, jangan khawatir, hati-hati juga area rawan korupsi, kontrol dengan tepat," katanya.
Ditempat yang sama, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) membeberkan bahwa dirinya sudah menetapkan tanggap darurat penanganan bencana tsunami Selat Sunda di Wilayah Provinsi Banten.
"Kemarin sudah kami tetapkan Banten sebagai wilayah tanggap darurat penanganan bencana tsunami, karena kami juga diajukan oleh dua kabupaten untuk menetapkan status tersebut" beber WH pada Tjahjo Kumolo.
Namun WH menyebut yang dibutuhkan saat ini aturan-aturan yang membahas terkait pascatsunami mengenai perbaikan/pembangunan kembali rumah warga yang rusak diterjang tsunami.
"Yang kami butuhkan bukan logistik karena kebutuhan kami cukup. Kita memang perlu didukung aturan ribuan rumah harus direhabilitasi. Hanya, persoalannya perlu didukung aturan-aturan," kata WH. (rls/Red)
