Pemilu Harus Hasilkan Pemimpin dan Wakil Rakyat Berkualitas
0 menit baca
Bantenekspose.com – Pemilihan
Umum (Pemilu), ) harus menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas.
Demikian dikatakan Wakil
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin dalam iskusi dengan tema
"MPR Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan
Rakyat", Kamis (22/11).
“Sekarang semua anggota MPR dipilih lewat
pemilu,” ungkapnya. Hal demikian bisa terjadi karena angota MPR adalah gabungan
anggota DPR dan DPD di mana kedua lembaga negara itu semua anggotanya dipilih
lewat pemilu.
Dengan sistem pemilu,
Mahyudin menyebut ada kelompok, golongan, dan komunitas masyarakat lain yang
tak terwakili di MPR. “Sekarang kita tak lagi melihat representasi semua
masyarakat di MPR,” ucapnya.
Pria asal Kalimantan itu
mengakui sistem pemilu ada nilai positif dan negatifnya. Dari segi positif
dikatakan rakyat bisa memilih atau menentukan siapa saja wakil rakyat atau
pemimpin yang dikehendaki. Namun di sisi yang lain, orang yang tidak pantas pun
bisa menjadi wakil rakyat bila ia memperoleh suara yang cukup.
Dijelaskan bila kondisi
masyarakat sudah cerdas dan perekonomian telah mapan maka pemilu yang terjadi
menghasilkan sesuatu yang ideal. Namun ketika di lapangan kondisi masyarakat
terjadi sebaliknya, sehingga membuat praktik money
politic seperti pembagian
sembako tumbuh.
“Banyak kader yang
berkualitas tak terpilih karena tak punya modal,” ungkapnya.
Kondisi yang demikian, di
mana hanya orang yang bermodal yang berpeluang besar menjadi wakil rakyat,
menurut mantan Bupati Kutai Timur itu menyebabkan terjadinya penurunan kualitas
parlemen. Dicontohkan sering dalam Rapat Paripurna DPR, kursi yang ada banyak
yang kosong. Itu terjadi karena banyak anggota DPR menyebut tak ada hubungan
antara rajin menghadiri rapat atau sidang dengan keterpilihan saat pemilu.
“Menyedihkan bila saat
rapat-rapat komisi tak ada orang,” tuturnya. Untuk itu perlu dipikirkan
bagaimana sistem pemilu yang ada diubah dengan lebih mengedepankan terpilihnya
sosok-sosok yang berkualitas.
Dalam kesempatan tersebut
Mahyudin menyebut UU MD3 mengamanatkan kepada lembaga ini untuk Sosialisasi
Empat Pilar. Dalam sosialisasi disebut MPR tidak melakukan doktrinisasi.
Saat ini dirinya mendengar
survei bahwa ada potensi munculnya radikalisme di tengah masyarakat. Menyikapi
yang demikian, Mahyudin mengatakan dengan sosialisasi diharap jumlah potensi
radikalisme tidak meningkat dan yang belum terkena dampak radikalisme perlu
dibentengi.
