Pemanfaatan Dana Desa, Kades Dituntut Berpikir Out The Box
0 menit baca
Bantenekspose.com - Program Dana Desa yang digulirkan
pemerintahan Presiden Joko Widodo menuai hasil positif. Sejak kali pertama pada
tahun 2015, sebagai implementasi UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa dan PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber
dari APBN, pembangunan di pedesaan bertumbuh pesat.
"Undang-undang desa sudah masuk tahun ke-lima,
sementara program dana desa tahun ke-empat. Kami mencatat pembangunan
infrastruktur sangat besar. Lebih dari 1.000 jembatan, ribuan mck, turap, dan
banyak lagi. Ini pencapaian terbesar di republik ini. Dengan capaian mencakup
74.958 desa telah mendapat rekor MURI di awal 2018,” kata Direktur Pemberdayaan
Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Kemendes PDTT) M. Fachri saat membuka talkshow dan workshop
bertajuk Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Lebak Banten di
Islamic Center Bayah, Selasa, 30 Oktober 2018.
Menurut M. Fachry, Presiden Joko Widodo beberapa kali telah
berpesan, bahwa penggunaan dana desa pada 2019 yang totalnya mencapai Rp 73
Triliun harus beralih dari pembangunan
infrastruktur dasar menjadi peningkatan sumber daya manusia (SDM),
termasuk pengembangan usaha masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi
serta jadi sumber pendapatan desa itu sendiri.
“Pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
akan berlangsung efektif jika memiliki spesifikasi khusus bidang usaha. Maka, setiap
kepala desa di Lebak harus berani berpikir out of the box, atau melakukan
inovasi,” katanya.
Dia mencontohkan seorang kepala desa di Cisayong,
Tasikmalaya, membangun lapangan sepak bola bertaraf internasional. "Ketika
saya tanya beliau, apa manfaatnya menhabiskan dana besar untuk lapangan tersebut, Pak Kades itu menjelaskan bahwa
lapangannya disewakan pada klub-klub yang mau bermain. Tiap hari ada dua klub
menyewa dengan biaya 500 ribu, dan sekarang sudah waiting list sampai dua
bulan. Artinya desa itu dapat income 1 juta per hari. Kalikan saja 60
hari," paparnya.
Pergeseran prioritas dana desa dari pembangunan
infrastruktur kepada inovasi turut diamini DR Rusito , Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lebak.
"Desa yang sudah memadai infrastrukturnya, beralihlah
ke inovasi usaha. Jika sebelumnya fokus pada pembangunan infrastruktur, kita
sekarang sudah masuk ke level dua yakni pemerintahan desa wirausaha,"
ujar Rusito.
Rusito menyadari, Kabupaten Lebak memiliki 340 desa dan 28 kecamatan. Terdata, baru empat masuk kategori desa maju, sementara 122 desa masih tertinggal. Kalaupun masih banyak desa menggunakan dana untuk pembangunan infrastruktur, ia berharap pilihan itu tetap menunjang ke arah pemberdayaan masyarakat. Misalnya, jalan menuju tempat wisata atau ke perkebunan dan sumber usaha lainnya.
Kabupaten Lebak, lanjut Rusito, kini meluncurkan Program Inovasi Desa.
Diharapkan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Lebak bukan satu-satunya lembaga
yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Tim penggerak PKK hingga karang
taruna sebaiknya ambil bagian mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. “Bantuan Dana Desa adalah stimulan, jika dikembangkan untuk
wirausaha nantinya sanggup memberi pemasukan pada desa itu sendiri," papar Rusito.
 |
| Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendes PDTT M. Fachri, saat meninjau produk warga desa di Kabupaten Lebak. (foto: Humas) |
Paparan M. Fachri dan Rusito menjadi jawaban atas keinginan
Asisten Daerah I Kabupaten Lebak, Alkadri, yang hadir mewaliki Bupati Lebak Iti
Octavia Jayabaya. Dalam sambutannya, Alkadri menjelaskan pembangunan fisik di
Lebak sebesar 60 persen, kegiatan masyarakat 30 persen, dan hanya menyisakan
sebesar 10 persen untuk pemberdayaan masyarakat.
Menurut Alkadri, setelah talkshow dan workshop ini wajib
dilanjutkan dengan pembahasan lebih mendalam, yang sanggup mendorong semua kepala desa
melahirkan ide inovatif untuk memberdayakan masyarakat di wilayahnya
masing-masing.
“Potensi di Lebak banyak, hanya dibutuhkan publikasi lebih
masif. Saya berdiskusi dengan pihak Keminfo agar tiap desa punya website
sehingga lebih cepat dikenal,” kata dia. (red)
