Pemprov Peduli Pendidikan Dinilai Hanya Pencitraan
0 menit baca
Banntenekspose.com – Sejumlah aktivis LSM yang telah
mendeklarasikan #2019GantiGubernur, menilai Pemprov Banten dibawah kepemimpinan pasangan Gubernur WH –
Wagub Andika, dalam hal peduli Pendidikan tak lebih hanya pencitraan belaka.
Juru Bicara #2019GantiGubernur Iwan Hermawan alias
Adung Lee mengatakan, PPDB Online Banten 2018 adalah contoh kepedulian WH
terhadap dunia pendidikan hanyalah sebuah pencitraan. Di bawah perintahnya
langsung, PPDB Online bukannya semakin baik, malah semakin kacau.
Dalam rilis yang diterima bantenekspose.com, Adung
mengatakan, selain
PPDB Online, Pendidikan Gratis (lebih lengkapnya di sini), infrastruktur pendidikan
dan peningkatan Mutu Pendidikan juga hanya pencitraan saja. Apa yang
dipublikasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan fakta yang terjadi
sungguh jauh berbeda.
“PPDB Online Banten 2018 kemarin itu sudah
menyulitkan orang tua/ wali murid calon siswa SMA/SMK Negeri. Di hari pertama,
ada 124.882 IP yang berbeda berusaha mengakses web PPDB Online tapi tidak bisa.
Jika IP ini dianggap mewakili satu orang tua/wali murid, maka ratusan ribu
orang tua kesulitan mendaftarkan anaknya di PPDB Online,” kata Adung.
Selama lebih dari 24 jam, ratusan ribu orang tua
murid cemas. Terlebih di daerah-daerah yang belum terjangkau internet. Mereka
memilih “begadangan” (tidak tidur semalaman) di warnet-warnet terdekat.
“Lebih menyedihkan bagi kami adalah pernyataan
Gubernur WH bahwa 350 pengaduan dari orang tua/ wali murid tidak valid. Mungkin
karena dinyatakan tidak valid itu, hingga kini penyebab kekacauan PPDB itu,
jangankan disanksi. Diberi teguran tertulis saja tidak,” ujar Adung.
Tiadanya sanksi bagi penyebab kekacauan PPDB
Online, dinilai Adung memberikan contoh yang tidak baik. Keberhati-hatian pada
pelaksanaan PPDB Online tahun ajaran berikutnya, kemungkinan tidak akan
diperhatikan. Tidak ada hukuman bagi yang melakukan kesalahan.
“Padahal jelas sekali, kekacauan PPDB Online itu
disebabkan adanya ego antar OPD yang terlibat. Yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian, dan Inspektorat
Banten. Gubernur WH harus berani memenuhi janjinya untuk memecat penyebab
kekacauan PPDB Online,” tuding Adung. (red)
