Bikin Website Rp 17 juta, Kades di Patia Ogah Ikuti Arahan DPMD Pandeglang
0 menit baca
Bantenekspose.com
- Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Pandeglang mengeluhkan tingginya
biaya pembuatan website desa yang dipatok oleh salah satu perusahaan pembuatan website.
Untuk satu desa biaya yang dikeluarkan untuk
pembuatan website desa sebesar Rp.17 juta. Ditambah dengan biaya
pelatihan tenaga pelaksana pengelola website desa sebesar Rp.8 juta.
Sehingga total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp.25 juta
“Sebenarnya,
pihak desa merasa keberatan dengan biaya pembuatan website desa karena harganya
cukup mahal. Ini membebani pos ADD,” ungkap seorang Kades di wilayah selatan
Pandeglang yang minta namanya di rahasiakan.
Soalnya, lanjut dia, sepengetahuan pihak desa biaya untuk pembuatan website harganya tidak sebesar itu (Rp.17 juta) hanya Rp.5 juta. Mahalnya biaya pembuatan website membuat kebingungan para pengelola anggaran desa.
“Iya,
soalnya anggaran pembuatan website diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD). Ini
yang membuat desa bingung karena biayanya kemahalan,” ujarnya.
Selain
itu, lanjut dia, ada kesan intervensi dari Dinas Pemberdayaaun Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang dalam pembuatan website.
Pihak
desa diarahkan oleh DPMPD untuk membuat website kepada salah satu perusahaan
pembuatan website.
“Memang
tidak ada intruksi resmi dari dinas, tetapi hanya semacam arahan saja. Ya,
namanya arahan dinas sulit untuk kita tolak,” imbuhnya.
Sementara
Ketua Ikatan Kepala Desa (Ikades) Kecamatan Patia, yang juga Kades Surianen
Buang mengatakan perusahaan pembuatan website desa di wilayahnya ditentukan
oleh pihak desa tidak mengikuti arahan dari DPMPD Pandeglang.
Alasanya,
perusahaan yang direkomendasikan DPMPD harganya cukup mahal dibanding dengan
perusahaan yang ditentukan oleh desa.
Ia
mengaku, biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan website desa di perusahaaan
yang ditentukan desa hanya Rp.5 juta. Sedangkan, harga pembuatan website di
perusahaan yang diarahkan dinas Rp.17 juta.
“Untuk
pemasangan website di Desa Surianeun kita tentukan sendiri. Karena, harganya
jauh lebih murah dari perusahaan arahan DPMPD. Kan, lumayan sisa anggaranya
buat dialokasikan ke hal lain” ucapnya.
Sampai
berita ini diterbitkan, awak media terus berupaya mengklarifikasi
terkait hal ini. Namun, beberapa kali didatangi ke kantor DPMPD Kepala Dinas
sedang tidak ditempat. Pun dihubungi melalui sambungan telepon selalu dalam
keadaan sibuk.
Sumber:
Naskah : CyberBantenSelatan
Foto : Kampungpengusaha .com
