20 Delegasi GLF Kunjungi Hutan Adat Kasepuhan Karang
0 menit baca
Bantenekspose.com - Bupati Lebak, Hj. Iti Octavia Jayabaya
meyambut kedatangan 20 orang dari 18 negara
yang hadir di Kabupaten Lebak. Mereka merupakan delegasi Global Land Forum
(GLF) 2018, yang tahun ini, akan diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung
pada 22 – 27 September 2018. Forum pertemuan ini merupakan putaran ke-8 setelah
sebelumnya diselenggarakan di Roma, Italia (2003), Santa Cruz, Bolivia (2005),
Entebbe, Uganda (2007), Kathmandu, Nepal (2009), Tirana, Albania (2011),
Antigua, Guatemala (2013), dan terkahir di Dakkar, Senegal (2015).
Menurut Bupati Lebak, Hj. Iti Octavia Jayabaya, dipilihnya
Kabupaten Lebak sebagai salah satu tujuan dalam kegiatan GLF 2018 ini,
merupakan kesempatan yang baik dalam rangka mengenalkan berbagai potensi daerah
ke dunia internasional.
“Lebak ini kaya akan potensi baik itu potensi wisata maupun
sumberdaya alam” Kata Bupati, saat menerima kunungan peserta GLF, di Pendopo
Kabupaten Lebak, Banten (21/09/2018).
Bupati berpesan kepada masarakat khususnya masyarakat Kasepuhan
Karang, agar mempersiapkan diri serta dapat menjaga nama baik daerah dalam
menyambut tamu-tamu negara tersebut, meningingat mereka akan tinggal di wilayah
itu dari tanggal 21 - 23 September 2018.
Setelah talk show bersama delegasi GLF yang gelar di Aula
Museum Multatuli, semua delegasi langsung menuju Komunitas Adat Kasepuhan
Karang, Ds. Jagaraksa, Muncang, Lebak.
Menurut Direktur Rimbawan Muda Indonesia, Mardatilah, dijadikannya Kabupaten Lebak sebagai salah satu tujuan delegasi GLF, karena
Pemerintah Kabupaten Lebak telah mempelopori pengakuan atas masyarakat adat di
tingkat nasional yang sekaligus menjadi dasar penetapan Hutan Adat Kasepuhan
Karang, yang kini telah menjadi hak komunal masyarakat Desa Jagaraksa.
Untuk diketahui, GLF
2018 diselenggarakan oleh International Land Coalition (ILC) dan
National Organizing Commite GLF 2018 (NOC GLF 2018), yang terdiri dari 15
organisasi masyarakat sipil, dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia,
yakni Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian
Luar Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, Komnas HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah
Kota Bandung.
Di setiap perhelatannya, GLF mendapat perhatian yang luas
dari komunitas global dalam membicarakan masalah pertanahan, pertanian, pangan,
pembangunan pedesaan, petani, masyarakat adat, perempuan, perubahan iklim
hingga teknologi informasi terkait pertanahan dan sumber daya alam. (ADH/red)
