Soal Sekolah Gratis, Fitron Sebut WH Tidak Konsisten
0 menit baca
Menurut Fitron, yang dibutuhkan saat ini bukan sekolah gratis melainkan kualitas dari sekolah itu sendiri. Karena, sekolah ini menjadi tanggung jawab masyarakat.
"Bagi orang tua (wali murid) yang mampu bisa membayar sesuai dengan kemampuannya. Misal, orang tua tersebut cuma mampu bayar 30 persen atau 50 persen, yah bayar semampunya," kata ketua komisi V DPRD Banten itu, kepada wartawan, di Kota Serang, Rabu (1/8/18).
Dia mengungkapkan, hal seperti itu pemerintah yang harus mikirin. Ucap dia, sekolah gratis itu mutlak bagi yang miskin kalau yang mampu dia harus bayar sesuai dengan kemampuannya.
"Dalam kamus pemerintah pusat tidak ada itu yang namanya sekolah gratis yang ada justru memperingan dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda)," ujarnya.
Fitron melanjutkan, karena sekolah diharapkan mampu meningkatkan kreativitasnya. "Jadi, kalau dana sudah di flat sekian tidak ada kreativitas, semua kepentok dana," ungkapnya.
Dia menjelaskan, sekolah itu merupakan lumbung laboratorium untuk mendidik anak supaya pintar
dan kreatif. Kenapa banyak orang ingin menyekolahkan anaknya di swasta dengan bayaran mahal, karena yang diinginkan orang tua (wali murid) itu bukan hanya pendidikan biasa tapi menginginkan anaknya mampu bersaing setelah dia lulus.
Selain itu juga, sambung Fitron, persoalan sekolah gratis belum terlaksana, ini bukan terletak dari anggaran APBD tapi dari formulasi Gubernur Banten (WH) belum terlihat. Sebab, kata dia, dari satu forum ke forum yang lain orang nomor satu itu selalu berbeda omongannya.
"Jadi, yang ingin kita dengar kalau gratis, yah mutlak harus gratis. Jangan ada kalimat sekolah bisa memungut sumbangan. Ini tidak konsisten," ucapnya.
Sejauh ini, pihaknya menunggu formulasi sekolah gratis yang dicanangkan Gubernur Banten itu seperti apa? Kendati demikian, menurutnya draft Pergub tentang sekolah gratis harus didiskusikan terlebih dahulu dengan DPRD dan memberitahukan kepada masyarakat untuk mengetahui masukan yang akan disampaikan masyarakat.
"Jangan bikin kebijakan mutlak. Harus denger aspirasi masyarakat dulu, dong. Dibikin drafnya lalu drafnya diuji oleh masyarakat," tegasnya. (Emde)
