Nuansa Hardiknas, Mahasiswa Sebut Banten Darurat Pendidikan
0 menit baca
Sebab itu pula, ratusan mahasiswa yang tergabung di dalam keluarga besar mahasiswa (KBM) Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten, menggelar unjuk rasa dalam nuansa hari pendidikan nasional (hardiknas), di Jl. Jenderal Soedirman depan kampus UIN Banten, Kota Serang, Rabu (2/5/18).
Koordinator lapangan (korlap) aksi, Rega Januar Al-Falin mengatakan, dalam nuansa hari pendidikan nasional pihaknya menyoroti bahwa pendidikan di Indonesia sedang dalam keadaan darurat khususnya di Provinsi Banten. Dirinya menilai selama ini masih banyak permasalahan sosial (pendidikan) yang harus segera diselesaikan.
"Sesuai dengan isu yang kami bawa yaitu Banten darurat pendidikan, Gubernur diam. Janji gubernur kemarin sekolah tingkat SMA/SMK akan di gratiskan tapi faktanya mana?," kata dia, dihadapan awak media.
Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kata Rega, bahwasanya tingkat SMA/SMK itu dibawah tanggung jawab (kewenangan) pemerintah provinsi. Tapi sampai sekarang, masih banyak sekolah yamg belum merealisasikan hal itu. Sehingga masih banyak masyarakat yang mengeluh karena biaya, sarana prasarana (fasilitas).
"Oleh karena itu, kami disni menginginkan fasilitas pendidikan yang berkualitas secara merata. Itu yang harus diperbaiki oleh pemerintah," ujarnya.
Masih kata Rega, atas persoalan tersebut, sebaiknya dikembalikan lagi kepada amanat UUD 1945 alinea ke 4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan dipertegas lagi didalam Pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
"Jika dalam sistem pendidikan itu tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, otomatis mereka sudah melanggar aturan yang telah ditetapkan didalam konstitusi. Maka kami disni menagih janji kepada pemerintah Provinsi Banten agar kembali menyesuaikan pendidikan yang harus diselesaikan," tegasnya.
Sementara itu, Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN SMH Banten, Hasbi Ashidiqi menambahkan, masih banyak permasalahan dibidang pendidikan yang seharusnya dituntaskan oleh pemerintah (negara) sebagai penanggung jawab utama. Seharusnya, pendidikan yang menjadi salah satu prioritas, namun masih jauh dari penyelesaian.
"Yang muncul justru upaya-upaya meliberalisasi pendidikan menjadi komoditas dagang, bukan sebagai perjuangan mencerdaskan bangsa. Anggaran pendidikan kerapkali salah sasaran, bahkan menjadi lahan korupsi baru yang sering dijadikan sasaran," pungkasnya. (Emde)
