Namin: Soal Lahan RTH OPD Jangan Diam
0 menit baca
Ketua DPRD Kota Serang, H. Namin SH mengatakan, apabila lahan untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi kendalanya, saat ini bisa diterima. Namun, OPD (organisasi perangkat daerah) dalam hal ini Dinas Perkim jangan terlena, jangan terjebak dan jangan diam pada ketersediaan lahan itu sendiri.
Kemudian, sambung Namin, kalau pun sampai saat ini memang benar lahan untuk pembangunan itu tidak ada, maka pihaknya menyarankan agar melakukan koordinasi dengan OPD yang lainnya.
"Kita harapannya, lakukan langkah yang pertama harus koordinasi dengan BPKAD, BAPPEDA dan OPD yang lainnya," kata Namin, saat ditemui wartawan Bantenekspose.com di ruangan kerjanya, Senin (28/5/18).
Tak hanya itu, Namin juga menyarankan agar dinas terkait melakukan kajian atas tempat (lahan) yang ada, supaya bisa digunakan untuk pembangunan RTH.
"Jadi kajian jangan sampai serampangan. Karena selama ini saya melihatnya lahan yang digunakan itu hanya aset Perkim saja, kalau dulu aset PU saja," ujar pria itu.
Sebetulnya, kata Namin, kalaupun itu milik aset OPD yang lain. Artinya, harus melakukan analisa agar bisa dilakukan untuk pembangunan RTH. Apalagi, kalau sampai diatur bahwa hal itu dapat dijadikan aset Perkim.
"Tapi apapun itu kita berbicara secara umum saja, tidak berbicara aset Perkim atau OPD yang lain, yang penting kita berbicara aset Pemkot," ujarnya.
Kendati demikian, yang paling penting atas aset-aset yang ada jangan sampai terlantar. Kemudian, kalau itu memungkinkan dan berdasarkan kajian dari teman-teman OPD layak untuk pembangunan RTH itu bagus.
"Yang kami dorong, lakukan langkah-langkah untuk menginventarisir, mana-mana saja menurut perkiraan yang layak untuk dijadikan RTH. Nah, kami ingin pembangunannya komprehensif (menyeluruh)," pungkasnya. (Emde)
