Soal Yankes Gratis Pakai KTP, WH Bilang Bukan Soal Kampanye Tapi Tanggung Jawab Sosial
0 menit baca
Bantenekspose.com - Salah satu program pemerintah Provinsi
Banten pada sektor kesehatan, yakni memberikan pelayanan kesehatan (yankes) gratis bagi
masyarakat yang kurang mampu (pra sejahtera) cukup dengan menunjukan Kartu Tanda
Penduduk (KTP). Sayangnya, program tersebut kurang direspon pemerintah pusat. Alasannya,
program itu terbentur dengan aturan BPJS yang sudah berjalan.
Kurangnya respon dari pemerintah pusat, menurut Gubernur Banten Wahidin Halim itu
hanya beda pendapat saja. Kalau pemerintah Provinsi Banten tetap ingin mengintegrasikan,
hanya ada persoalan dengan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan program
BPJS. Pemprov Banten sendiri, tiap
tahunnya mengeluarkan anggaran dana untuk peserta BPJS, namun masih ada yang
belum tercover.
"Kita sebenarnya membidik yang datang ke rumah sakit
yang tidak punya kartu BPJS, tapi harus dilayani," kata orang nomor 1 di
Banten itu, seusai kegiatan rapat pimpinan OPD, Senin (05/2/18).
Kendati demikian, lanjut WH, soal diintegrasikan secara
konsep semuanya sama, antara jamkesda, jamkesmas, BPJS dan KIS. Cuma sampai
hari ini, ada kewajiban masyarakat yang harus dibayar setiap bulannya.
"Tapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu untuk membayarnya?"
ujar WH.
Lebih lanjut WH mengatakan dalam aturannya ada yang tidak
bisa diatur. Artinya kalau aturan itu belum menyentuh terhadap persoalan
masyarakat, maka masih ada kewajiban pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov
Banten.
"Masa pemda mau
bantu orang yang belum dapat BPJS nggak boleh, dimana salahnya? Yang kita
anggarkan untuk masyarakat yang belum mendapatkan kartu BPJS. Kita juga ingin
membantu mereka yang belum tercover dan itu ketika sakit kita yang
bayarin," jelasnya.
WH menyebutkan, proses terintegrasi silahkan tidak masalah.
Pemerintah mendukung program tersebut dan masyarakat wajib membayarnya. Tapi
kalau rakyat bilang belum punya uang, kemudian kewajiban itu belum
dilaksanakan, mau diapain? Menurut WH, Program pemerintah adalah bentuk
tanggung jawab sosial kepada masyarakat Banten. Bukan soal kampanyenya tapi tanggung jawab sosial.
"Seharusnya kita boleh membayar orang yang sakit yang
tidak dibayar BPJS. Masa orang sakit gara-gara nggak bayar disuruh
pulang," tegas WH. (emde)
