Ratusan Warga di Jakarta Peringati Hari Perempuan Internasional

Bantenekspose.com - Ratusan warga di Jakarta yang tergabung di dalam aliansi Front Perjuangan Rakyat (FPR) peringati hari perempuan internasional atau women's day 2018.

Menurut koordinator lapangan (korlap), Kokom Komalawati, saat ini, kaum perempuan sebagai bagian rakyat Indonesia  yang harus memikul beban berkali lipat dan tindasan akibat krisis kronis yang semakin parah. Krisis ini menjadikan semakin berkali lipat terampasnya hak hidup atau hak demokrasinya melalui aturan dan kebijakan yang semakin fasis.

Dijelaskan Kokom, kaum perempuan Indonesia memiliki sejarah panjang perjuangan melawan imperialisme dan feodalisme yang mempertahankan penghisapan, penindasan,  keterbelakangan  dan sistem patriarki. Sejak berkuasanya pemerintahan Jokowi - JK, sesungguhnya tidak pernah berpihak pada kaum perempuan dan anak Indonesia. Seluruh kebijakan dan aturan yang dikeluarkan justru menjadikan kaum perempuan semakin terlempar ke dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan tindasan.

"Perempuan Indonesia yang sebagian besar tinggal di desa harus melipatgandakan tenaganya bekerja dan hidup tanpa tanah, mendapatkan upah murah sebagai buruh tani harian lepas, dan pendapatan yang jauh di bawah untuk mencukupi kebutuhan hidup minimum," kata Kokom dalam orasinya, Kamis (08/3/18).

Dikatakan Kokom, merosotnya penghidupan perempuan di perdesaan akibat perampasan tanah menjadikan semakin luasnya kemelaratan dan mengakibatkan massifnya perdagangan manusia. "Mereka terpaksa bekerja ke luar negeri atau ke daerah lain akibat krisis yang memburuk," ujarnya.

Kendati demikian, Kokom menegaskan, Front Perjuangan Rakyat (FPR) dalam memperingati momentum Hari Perempuan Internasional tahun 2018 menyatakan sikap  menolak rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2018.  "Dan cabut seluruh aturan perundangan fasis yang menindas kaum perempuan dan  seluruh rakyat melalui perampasan hak demokratis rakyat, kriminalisasi, pemidanaan, dan stigmatisasi," Tegas Kokom.

Sementara itu, humas aksi FPR Andra Mulya menuturkan, kaum perempuan harus menanggung beban berat dengan melambungnya kenaikan harga kebutuhan hidup terus menerus, dan memangkas nilai upah dan pendapatan keluarga. "Intensifnya penggusuran terhadap rakyat bagi mega proyek infrastruktur dan pembangunan pusat bisnis dan keuangan, property  elit, dan pusat perbelanjaan milik korporasi besar (kapitalis monopoli asing bersama kaki tangannya) menjadikan beban hidup perempuan dan anak semakin bertambah," ucapnya.

Masih kata Andra, hari ini banyak aturan dan perundangan yang membuat negara mudah mengkriminalisasikan, mempidanakan, dan menstigmatisasi rakyat, diantaranya adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), UU Ormas, dan banyak aturan pembatasan lainnya.

"Pemerintah bersembunyi di balik kata-kata melindungi rakyat dan kaum perempuan, menjamin keberlangsungan moral bangsa, ketertiban umum,  untuk menutupi hakekat sesungguhnya yang justru meneror rakyat," kata Andra.

Massa aksi berkumpul di Gambir 2, menuju Kedubes AS --> Balaikota --> Kementerian Pemberdayaan Perempuan --> Perlindungan Anak dan Istana Negara.

Adapun, organisasi yang tergabung di dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) diantaranya, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)-Jaksel, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU), Institute for National and Democracy Studies (INDIES), dan Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI). (emde)

Baca Juga

• 
• 
• 
• 
• 
•