H Ade Sumardi: Tanpa Dukungan Kemenag, Program Bidang Keagamaan Sulit Terwujud
0 menit baca
Bantenekspose.com – Tanpa dorongan dan dukungan Kementerian
Agama, beberapa program bidang keagamaan yang telah dicanangkan Pemerintah
Kabupaten Lebak, sulit terwujud.
Demikian disampaikan wakil bupat Lebak H Ade Sumardi, saat
menghadiri dan membuka acara Evaluasi Sinkronisasi Program dan Anggaran, di
Lingkungan Kantor Kementeriaan Agama Kabupaten Lebak tahun Anggaran 2018, bertempat
di Aula Kemenag, Rangkasbitung, Senin (5/2).
Dalam kegiatan yang digelar Kemenag setiap tahunnya, Wabup
juga mengingatkan agar Jajaran Kemenag, khususnya para penghulu yang bertugas
di Wilayah Kabupaten Lebak untuk mensosialisasikan himbauan Pemkab terkait
penanaman pohon bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.
“Lebak ini jadi daerah hijau, maka kami mohon agar setiap
pasangan yang akan menikah menanam 5 batang pohon,” ujar Wabup.
Selain itu wabup juga meminta agar anggaran yang
dimiliki setiap lembaga termasuk Kemenag agar disosialisasikan kepada
masyarakat. “Itu sebagai bentuk transparansi, jika masyakarakat tahu program
dan kegiatan kita, pasti masyarakat akan mendukungnya” Kata Ade.
Kepala Kanwil Kementeriaan Agama Provinsi Banten, Bazari
Syam mengatakan bahwa anggaran Kemenag Banten tahun ini Rp 1,8 Trilyun, yang
disebar ke Kemenag Kabupaten dan Kota di Banten. Dana tersebut, selain harus
dikelola dengan baik juga harus memiliki manfaat yang sebesar-besarnya bagi
masyarakat.
“Jangan sampai asal anggaran terserap, tanpa mempunyai
manfaat yang besar bagi masyarakat. Untuk itu saya minta dikaji lagi
program-program yang produktif, agar memiliki manfaat sebesar-besarnya bagi
masyarakat, penguatan lembaga dan eksistensi lembaga,” kata Bazari.
Sementara menurut Kepala Kemenag Kabupaten
Lebak, Encep Muhyi, Evaluasi Sinkronisasi Program dan Anggaran 2018
bertujuan untuk menselarakan atau menguatkan program tahun 2018 dan
mengevaluasi program tahun 2017 dalam rangkatn prosesa penyusunan dokumen
perncanaan pelasanaan RKA K/L sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan
pelaksanaan kegiatan, khususnya pengalokasian anggaran kegaiatan ke dalam
berbagi jenis belanaja atau mata anggaran keluaran.
