Impor Beras Mengilusi Rakyat, Pepindo Sebut Kebijakan Jokowi-JK Sangat Keliru
0 menit baca
Bantenekspose.com - Kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintahan Jokowi-JK mengenai impor beras pada Januari 2018 sangatlah keliru,
yang dianggap sebagai upaya mengatasi krisis pangan di Indonesia, jelas bahwa
rezim jokowi hari ini mengilusi rakyat Indonesia dengan dalih untuk
menyelamatkan kelangkaan beras.
Menurut Koordinator Persatuan Pemuda Indonesia (PEPINDO)
Banten Songga Aurora Abadi, Impor beras
sebesar 500.000 ton disinyalir sebagai langkah dalam mengantisipasi stok
persediaan beras yang menipis dalam persiapan akhir januari 2018, tetapi justru
sebaliknya di bulan januari hingga maret 2018 para petani sudah siap untuk
melakukan panen raya, bahkan stok beras di Banten masih tersedia hingga 9 bulan
kedepan.
"Stok beras di Banten masih terdapat surplus, dengan
perkiraan produksi Januari hingga Maret 2018 sebesar 512.388 ton beras,
melebihi kebutuhan konsumsi penduduk Banten selama Januari-Maret sebesar
324.000 ton beras, belum lagi stok berlebih yang berada di Sulawesi Selatan
tersedia hingga 20 bulan kedepan, sehingga diprediksi stok beras yang tersedia
berlebih hingga maret 2018, yaitu tersedia 2,6 juta ton," kata Songga di
Kota Serang, Ahad (14/1/18).
Hal ini membuktikan, kata Songga, bahwa rezim Jokowi-JK
gagap dalam menangani persoalan pangan di Indonesia, persoalan impor beras ini
adalah langkah yang keliru dalam rangka menjawab persoalan pangan di Indonesia.
Songga menilai, bahwa kebijakan ini tak lepas dari
keterkaitan Negara Indonesia yang masih di bawah bayang-bayang cengkraman
Imperialisme AS dengan sekutunya, bahwa dalam konvensi internasional yang telah
disepakati oleh Indonesia, salah satunya adalah Agreement on Agriculture (AOA)
di WTO, yang memberikan konsesi untuk membuka pasar domestik agar masuknya
komoditas pertanian dari luar, ungkapnya.
Lalu, lanjut Songga, mekanisme sepenuhnya akan diserahkan
kepada mekanisme pasar, sehingga tak heran jika impor beras saat ini yang
berasal dari Thailand dan vietnam, adalah bentuk implementasi cengkraman
kapital monopoli asing di Indonesia, sehingga para petani domestik atau petani
lokal semakin terperosok kedalam jurang kemiskinan akibat daya beli yang
rendah.
"Oleh karena itu, Persatuan Pemuda Indonesia mengecam
dan menolak kebijakan rezim Jokowi-JK terkait impor beras, karena telah
terbukti tidak menjawab persoalan bangsa ini mengenai pangan di Indonesia, dan
semakin merugikan para petani di Indonesia," pungkasnya. (emde)
