Setya Novanto Mundur, Fadli Zon Jabat Plt Ketua DPR
0 menit baca
 |
Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon (kanan) di dampingi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memeberikan keterangan pers, terkait penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR. Foto: Andri/rni (dpr.go.id) |
Bantenekspose.com
- Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan Wakil Ketua DPR
bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menjadi Pelaksana
Tugas (Plt) Ketua DPR. Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR sebelumnya,
Setya Novanto, mengundurkan dari posisi tersebut.
“Maka telah ditetapkan
Plt Ketua DPR adalah Wakil Ketua Bidang Korpolkam. Sesuai urutan fraksi, dalam
hal ini saya akan menjalankan Plt Ketua DPR sampai adanya ketua atau pimpinan
definitif,” kata Fadli yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam
konferensi pers usai rapat pimpinan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin
(11/12/2017).
Fadli memastikan,
pemilihan Plt Ketua DPR tersebut berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Nantinya, Ketua DPR definitif akan dipilih oleh
Fraksi Partai Golkar yang akan melakukan konsolidasi internal terlebih dulu.
Politisi F-Gerindra
itu memperkirakan, di masa sidang berikutnya yang akan dimulai 9 Januari 2018,
Golkar akan menentukan sosok Ketua DPR yang baru. Sehingga, posisi Plt Ketua DPR akan terus diembannya
hingga Ketua DPR definitif terpilih. Jika masa sidang berikutnya Fraksi Partai
Golkar tak kunjung menetapkan Ketua DPR, maka ia akan tetap menjabat Plt Ketua
DPR.
“Plt sampai ada pimpinan
definitif. Kita lihat dalam pelaksanaanya, dalam pengajuannya. Kita mengikuti
aturan undang-undang. Tidak disebutkan ada batasan waktu,” imbuh politisi asal
dapil Jawa Barat itu.
Wakil Ketua DPR
Fahri Hamzah pun memastikan penunjukan Fadli sebagai Plt Ketua dikatakan telah
sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang MD3. Fahri juga memastikan,
pihaknya telah mengirimkan dua buah surat. Satu ditujukan kepada Presiden
Jokowi dan satu lagi ditujukan untuk DPP Partai Golkar.
“Kami telah berkirim
surat ke DPP dan Fraksi Golkar. Ada dua surat, kepada Presiden untuk
pemberitahuan protokoler, dan kedua juga kami berkirim surat kepada Golkar
bahwa Pak Novanto telah mengundurkan diri dan meminta agar Golkar mengirimkan
calon pengganti,” imbuh politisi asal dapil NTB itu. (***)
