Tolak Kenaikan Listrik, Kumala Gelar Demonstrasi

Bantenekspose.com - Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menyatakan penolakan terhadap kenaikan tarif dasar listrik di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dengan menggelar demonstrasi.

Pantauan wartawan, Kumala yang menggelar aksi demo di Alun-alun Rangkasbitung berjalan menuju kantor DPRD Kabupaten Lebak pukul 09.30 WIB dengan pengawalan ketat jajaran Kepolisian Resort Lebak.

Koordinator aksi Muhammad Maad mengatakan kebijakan yang diambil menteri ESDM sudah mencederai dan membebani masyarakat mulai dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM) empat kali berturut-turut mengalami kenaikan dan tahun ini dengan adanya peraturan mentri ESDM nomor 28 tahun 2016 tentang penyesuaian tarif listrik juga mengalami kenaikan yang signifikan.

“Kami menteri ESDM dicopot dari jabatannya kenaikan bbm dan tarif dasar listrik sudah jelas membebani masyarakat,” ujar Maad dalam orasinya di Alun-alun Rangkasbitung, Kamis (4/5).

Kenaikan tarif dasar listrik ini, kata Maad dialami oleh kategori 900 Volt Ampere dimana terhitung mulai 1 Mei 2017 TDL 900 VA naik Rp. 329/KWH menjadi 1.352.

Hal tersebut, sambung Maad jelas sudah meresahkan masyarakat, belum lagi tidak adanya pemberitahuan mengenai kenaikan TDL ini.

“Kenaikan ini jelas berpengaruh terhadap harga-harga bahan pokok lainnya belum lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadhan. Kenaikan ini tentunya sudah tidak berpihak kepada masyarakat,” katanya.

Karena itu, kata Maad Kumala meminta pemerintah pusat segera mengembalikan TDL yang sudah mengalami kenaikan signifikan ini. DPRD Kabupaten Lebak, sambung Maad harus segera membuat rekomendasi pada kementrian ESDM agar ditinjau ulang kenaikan atau penghapusan tarif dasar listrik bersubsidi.

“Copot saja mentri ESDM RI,” tegasnya.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut Anggota DPRD Lebak Komisi II Ridwan Imamul Huda yang didampingi dua anggota dewan lainnya dari fraksi PKB dan Golkar mengaku akan segera membahas dan membuat rekomendasi permohonan pengkajian ulang kenaikan tarif dasar listrik bersama dengan anggota DPRD lainnya.

“Kami juga tidak mengharapkan kenaikan ini, bukan hanya mahasiswa masyarakat yang lainnya juga mengalami hal yang sama,” ujar anggota fraksi PPP ini.

Menurut Ridwan, DPRD Lebak juga akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat melalui aksi normatif yang digelar Keluarga Mahasiswa Lebak.

“Pasti akan kita sampaikan apalagi ini mau menghadapi Ramadhan jadi pasti akan kita tindak lanjut,”jelasnya.

Sementara Manajer PLN Area Banten Selatan, Engkos Kosasih mengatakan PLN disini hanya sebagai pelaksana saja sedangkan yang mengatur kebijakan soal tarif itu pemerintah.

“Itu sudah ranahnya pemerintah, setau saya tentang pemberian subsidi tepat sasaran untuk pelanggan daya 900 jadi ada pelanggan yang masih menerima subsidi (tarifnya tetap yang lama). ada pelanggan yang tidak menerima subsidi lagi (tarif naik. tetapi naiknya pun bertahap selama setahun ini).

Yang menentukan siapa yglan berhak dapat subsidi itu pemerintah bukan PLN begitupun yang menaikkan tarif dan mekanismenya,” katanya. (dam-Tro)

Baca Juga

• 
• 
• 
• 
• 
•