Ali Taher Sebut Penanganan PMKS di Banten Hidup Segan Matipun Tak Mau
0 menit baca
Bantenekspose.com
- Dalam negara berdemokrasi diperlukan partisipasi dari seluruh elemen
masyarakat, LSM, media massa serta lembaga-lembaga lainnya, untuk mendorong
pemerintah. Karena mungkin ada hal-hal yang terlewatkan.
Demikian
dikatakan Ketua Komisi VIII DPR-RI fraksi PAN, Ali Taher usai menghadiri
diskusi publik bertema “PMKS
Tanggungjawab Siapa?” yang digagas oleh Forum Wartawan Tangerang (Forwat) di
salah satu hotel, Cipondoh, Kota Tangerang, Jumat (24/02).
Ali
Taher, anggota DPRRI dari dapil Banten III ini menuturkan, peran infrastruktur
sosial itu diperlukan untuk memberikan usul dan saran atau rekomendasi kepada
pemerintah dalam rangka perbaikan disisi pengembangan dan peningkatan kualitas
hidup masyarakat.
“Dalam
pembangunan di Banten ini, kita terus mendorong supaya terjadi alokasi anggaran
yang cukup wajar. Artinya dibutuhkan intervensi program di level bawah terutama
di masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),” ujarnya.
Ia
menyebut persoalan PMKS di Banten terdapat 26 item, yang menjadi problematika.
Meski tidak seberat daerah-daerah lain, namun tambah Taher, Banten yang notabenenya
sebagai penyangga ibu kota maka kehadiran mereka (PMKS_red) menjadi penting
untuk diperhatikan secara serius.
Menurutnya,
elemen-elemen masyarakat seperti LSM, Ormas dan media massa juga diminta bisa
mengontrol pemerintah pusat maupun daerah terkait anggaran.
“Oleh
karena itu, kegiatan semacam ini penting, mendatangkan pejabat-pejabat dari
pusat. Kegiatan seperti ini tidak cukup sekali, terutama pada moment penting,
pertama APBN dan APBN-P. Agar pelaku kontrol sosial bisa mengikuti perkembangan
itu dan mengevaluasi, anggaranya lari kemana untuk siapa?, meskipun itu
kewenanganya ada di pemerintah,” terangnya.
