Umam, Sekretaris Formaseb: Pembagian Honor Guru Ngaji dan Diniyah Jangan Dipolitisasi

Bantenekspose.com - Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan Kab Serang, disebut-sebut membagikan honor guru ngaji, yang diduga sarat dengan kepentingan politis.

Menurut Sekretaris Forum Masyarakat Serang Barat (FORMASEB) Khairul Umam, pembagian honor guru ngaji dan diniyyah di Kabupaten Serangan, patut diswapadai, karena cenderung dipolitisasi untuk kepentingan Pemilihan Gubernur Banten (Pilgub).

"Pembagian honor guru ngaji biasanya di bulan puasa, tapi saat ini di bulan mulud dan dalam suasana pilgub. Selain itu, biasanya disalurkan oleh bagian kesra tapi kali ini oleh Bid PNF Dinas Pendidikan Kab Serang," ujar Umam.

Dikatakan Umam, pembagian tersebut juga dengan cara dor to dor, diantarkan ke rumah-rumah guru ngaji. Hal tersebut terjadi di Kecamatan Pontang. Besaran Anggaran Guru ngaji kurang lebih 3 M, tiap guru ngaji 285,000 per orang.

Sementara itu, kata Umam, anggaran guru diniyah 8 M. Tiap guru 1,200,000 per orang, dibagikan dor to dor sambil kampanye cawagub Andhika Hazrumy. Pos
anggarannya di bidang PNF Dinas Pendidikan Kab Serang yang seharusnya di bagian Kesra.

"Modusnya dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari dan mendapat uang transport Rp 285,000 per guru ngaji," kata Umam.

Umam melanjutkan, apakah bidang PNF punya legal standing untuk menyalurkan atau membina guru ngaji? Karena kalau itu diklasifikasikan pendidikan informal,  guru ngaji tidak memiliki lembaga apapun, biasanya hanya kesadaran dan panggilan nurani mendidik ummat bahkan tanpa bayaran apa pun dari tokoh masyarakat atau ustadz di kampung.

"Sungguh ironis dan naif kalo keikhlasan mereka diproyekan oleh Dinas Pendidikan dan dipolitisasi untuk kepentingan Pilgub," kata Umam.

Berkait tuduhan yang dialamatkan ke Dindik Kabupaten Serang, Drs. H. Sarjudin,MPd, Sekdis Dindik Kab. Serang, membenarkan bantuan honor guru ngaji sudah dibagikan tapi tidak door to door.

"Tidak mungkin door to door, karena itu ribuan. Ada juga, mungkin dikumpulkan di satu tempat. Namun jika memang bantuan tersebut ditunggangi politik saya minta buktinya," kata Sarjudin.

Dikatakan Sarjudin, bantuan tersebut tahun sekarang tidak lagi dari kesra, karena dari kesra sebelumnya temuan.

"Makanya tahun sekarang dipihakketigakan, melalui dinas pendidikan," pungkasnya. (Acong)