Birokrasi Pemprov Tersandera Politik Pilgub?

Bantenekspose.com - Desember sebentar lagi, formasi jabatan baru banyak yang memburu. Kenapa harus diburu? Soal apalagi, kalau bukan fasilitas dan gengsi.

Rumor semakin kencang ada kelompok tertentu di birokrasi Pemprov Banten, yang mengendalikan proses mutasi dan rotasi. Ironisnya, profesionalisme kepegawaian daerah seolah tersandera.

Setidaknya, kesimpulan itu mengerucut dalam sebuah obrolan pagi di sekretariat bersama, LSM Garda Banten.

Direktur LSM Garda Banten Udin Haerudin, mengatakan sulit untuk dikatakan tidak ada persekongkolan dalam proses mutasi dan rotasi jabatan dalam lingkup Pemprov Banten. Penyebabnya tentu saja kepentingan politik.

"Faktor kepentingan politik inilah, yang akhirnya menyeret sejumlah ASN terjun langsung maupun tidak, dalam proses dukung mendukung pasangan calon," ujarnya.

Terlibatnya sejumlah ASN, lanjut Udin, jelas sangat merugikan. Pengalaman masa lalu, semestinya dijadikan pelajaran agar perwujudan pemerintahan yang bersih terlaksana.

Sementara di tempat terpisah, aktifis Koalisi Aksi Pergerakan LSM, Holil, mengatakan fenomena yang terjadi saat ini, memberikan sinyal pesimis untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

"Bagaimana mau bebas korupsi, sekarang saja sudah begini," ujarnya.

Holil juga mengatakan, menangkap informasi orang-orang tertentu akan ditempatkan di posisi yang menguntungkan, untuk membiayai pergerakan politik pemilihan gubernur.

"Kalau yang terus memantau, sudah tahu kayaknya, SKPD mana dan siapa orangnya, yang membantu pergerakan calon, untuk memenangkan pertarungan pilgub," tutup Holil, seraya menyatakan bahwa birokrasi Pemprov Banten telah tersandera politik pilgub. (par)