Satpol PP Kecamatan Malingping Minim Sarana, Seragam pun Beli Sendiri
0 menit baca
 |
| Usup Supriyadi, Kasi Pol PP Kec Malingping |
Bantenekspose.com – Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Malingping, saat ini minim sarana prasarana
untuk mobilisasi kegiatan. Padahal kebutuhan akan tugas dan pokok penertiban
salahsatunya perlu kesiapan sarana yang memadai.
"Hanya seragam yang melekat di
10 anggota yang berada di lingkungan Kantor Camat Malingping, selebihnya tidak
dimilki," kata Kasi Pol PP Kecamatan Malingping, Usup Supriyadi kepada
wartawan.
Dikatakan Usup, kebutuhan penunjang
kerja yang dimaksud yaitu berupa kendaraan dinas baik roda empat (R4) maupun
roda dua (R2), alat komunikasi jenit HT sangat dibutuhkan dalam menjalankan
tugasnya sebagai keamananan dimasyarakat.
"Salahsatu contoh beberapa
minggu yang lalu, bersama pihak Muspika melakukan penertiban di Pasar
Malingping. Kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari jumat, pihak Pol PP
terbatas dengan perlengkapan, sehingga anggota cukup dengan seadanya melakukan
penertiban tersebut," katanya.
Selain itu, kata Usup, di Kecamatan
Malingping, potensi utuk melakukan patroli ke sejumlah area tambak pun
terhambat, karena persoalan kendaraan. Sementara
ketika mendapatkan pengaduan dari masyarakat itu, perlu pertimbangan untuk
menuju lokasi yang dimaksud. Belum lagi partroli di sepanjang pantai yang
berada dikecamatan Malingping, Satpol PP Kecamatan Malingping sulit untuk
menjangkau.
“Saya terkadang menutup mata jika
ada laporan di waktu jam kerja atau jam belajar anak sekolah berada di
pesisir pantai, namun kami tidak bisa bertindak," ujarnya, seraya berharap
pemerintah baik Pemkab Lebak maupun
Pemprov Banten, dapat membantu kondisi yang dihadapi oleh anggota Satpol PP
yang berada di kecamatan Malingping.
Ditempat yang sama, Camat Kecamatan
Malingping membenarkan terhadap kondisi yang saat ini dialami anggota sat Pol PP.
Agenda kegiatan banyak, namun penunjangnya berupa perlengkapan kerja tidak di
milki.
"Saya juga memang pernah
berkoordinasi dengan pihak kabupaten, namun anggaranya memang belum ada. Bahkan,
seragam pakaina dinas lengkap (PDL) dan pakain dinas Harian (PDH) itu membeli
sendiri," katanya. (Matin)
